P2G Ingatkan Dampak Negatif Jika Sekolah Libur Selama Ramadan
SinPo.id - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah mengkaji secara mendalam terkait rencana meliburkan sekolah selama Ramadan. Sebab, prinsip layanan belajar, berlaku untuk semua murid.
"Harus dikaji secara holistik, jika libur ini hanya mengakomodir siswa beragama Islam, bagaimana siswa non muslim? Jika mereka libur, mereka tidak mendapat layanan pembelajaran. Jika mereka tetap sekolah, ini juga mendiskriminasi layanan belajar siswa muslim yang libur," kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, Jumat, 3 Januari 2025.
Satriwan mengkhawatirkan, bila anak didik libur sebulan penuh, gaji para guru sekolah/madrasah swasta akan berkurang signifikan. Karena orang tua pun keberatan membayar iuran SPP lantaran anaknya libur sekolah.
"Guru-guru swasta di daerah khawatir, kalau liburnya full selama puasa, nanti yayasan akan memotong gajinya signifikan. Padahal kebutuhan belanja saat bulan puasa ditambah idul fitri keluarga meningkat," ucapnya.
Dia mengungkapkan, dari data yang diperoleh, 95 persen madrasah berstatus swasta, dan sebagian madrasah swasta tersebut dikelola dengan SDM serta anggaran yang minim. Dan, gaji gurunya pun di bawah satu juta perbulan.
"Pemerintah mesti memikirkan nasib dan kesejahteraan guru swasta kecil, jika sekolah libur sebulan penuh," kata dia.
Selain itu, menurut Satriwan, setiap Ramadan, jam belajar memang berkurang atau mendapatkan penyesuaian. Jadi sebenarnya bisa tetap masuk sekolah, namun jadwal pembelajaran selama Ramadan dimodifikasi, diatur ulang, lalu dikombinasikan dengan kegiatan sekolah bernuasa pendidikan nilai kerohanian.
Misalnya, dengan mengurangi jam pelajaran di SMA/MA/SMK dari 45 menjadi 30 - 35 menit. Kemudian mengubah jam masuk sekolah lebih siang dan lebih cepat pulang.
"Bisa juga belajar aktif hanya dua minggu pada pertengahan Ramadan. Sisanya sekolah mengadakan program Pesantren Ramadan. Jadi opsinya ada banyak," tutur Satriwan.
Dengan demikian, sambungnya, siswa tetap belajar menuntaskan kurikulum, tapi juga tidak meninggalkan aktivitas spiritual Ramadan.
Untuk itu, sekolah perlu membuat program pembelajaran khusus Ramadan. Ramadan bisa dijadikan momentum siswa dan guru meningkatkan literasi, baik literasi agama seperti membaca dan mempelajari kitab suci, sejarah Islam, kajian karakter tokoh, atau literasi umum.
Bagi Satriwan, proses pembelajaran intrakurikuler tetap dibutuhkan meskipun bulan Ramadan. Sebab sekolah dan guru sudah merancang perencanaan pembelajaran di awal tahun ajaran baru.
"Jika siswa libur selama puasa, akan berdampak negatif terhadap capaian pembelajaran mereka. Kurikulum dan materi pembelajaran akan banyak tertinggal," jelasnya.
Berikutnya, jika siswa dan guru sepenuhnya libur, fungsi pengawasan dan kontrol belajar di rumah sepenuhnya di orang tua.
"Tapi faktanya orang tua yang bekerja atau punya aktivitas lain, tidak dapat mengawasi dan membimbing anak selama libur. Orang tuanya tidak libur, tetap mencari nafkah di luar rumah," kata dia.
Lebih lanjut, Satriwan berharap pemerintah juga mempertimbangkan dampak negatif libur berkepanjangan.
"Jangan sampai libur selama Ramadan menjadi ajang anak lama-lama berselancar di dunia maya, mengakses konten negatif kekerasan, game online, bahkan pornografi," ucap Satriwan.
Pemerintah perlu memperhatikan siklus kekerasan yang dilakukan remaja pada musim liburan. Dan, ini akan menemukan momentumnya saat libur Ramadan, karena memang banyak kasus tawuran dan kekerasan lainnya terjadi pada musim libur.
Di beberapa wilayah Indoenesia, sudah dilarang kegiatan Sahur on The Road, lantaran kerap menimbulkan perkelahian dan tindak pidana lainnya.
"Apalagi Ramadan itu anak-anak remaja berkesempatan keluar malam lebih lama. Bahkan sampai sahur. Ini perlu pengawasan dan pengaturan yang ketat," tukasnya.
