Legislator PKS Tolak Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta

Laporan: Sigit Nuryadin
Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:47 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli. (SinPo.id/Dok. Pribadi)
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli. (SinPo.id/Dok. Pribadi)

SinPo.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan penolakan keras terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menaikkan tarif TransJakarta. 

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli menilai kebijakan tersebut akan memberatkan warga, terutama kalangan menengah ke bawah yang bergantung pada layanan transportasi ini.

Dia mengatakan, kendati tarif TransJakarta yang sudah berlaku sejak tahun 2007 sebesar Rp3.500 sangat murah, namun kebijakan kenaikan tarif tidak tepat untuk saat ini. 

"TransJakarta menjadi andalan bagi warga menengah ke bawah. Jika tarifnya naik, ini akan mengurangi minat masyarakat untuk menggunakannya," ujar Taufik kepada wartawan, Jumat, 21 Desember 2024.

Jika tarif dinaikkan, kata Taufik, masyarakat akan beralih kembali ke kendaraan pribadi, seperti sepeda motor, yang berpotensi memperburuk kemacetan di Jakarta. 

"Kami khawatir ini akan memperburuk keadaan dan justru menciptakan masalah baru," tuturnya. 

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa kenaikan tarif harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan. Di sisi lain, Taufik mengusulkan agar TransJakarta mencari sumber pendapatan lain, seperti melalui pemasangan iklan di halte dan bus sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan tanpa membebani warga.

Taufik juga menyoroti kondisi ekonomi Jakarta yang semakin menantang, dengan adanya sejumlah kenaikan biaya hidup, termasuk tarif PPN yang naik dari 11 persen ke 12 persen, tarif listrik, BBM, dan air PAM Jaya. 

"Kami cenderung tidak setuju kenaikan tarif saat ini karena dapat semakin membebani masyarakat yang sudah menghadapi berbagai peningkatan biaya lainnya," ungkapnya.

Dia menambahkan, PKS menginginkan kebijakan transportasi yang lebih berpihak pada kepentingan warga, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin sulit.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI