Maksimalkan Layanan Jemaah Haji, Kemenag Hapus Kendaraan Tak Layak Pakai
SinPo.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) RI Ali Ramdhani mengatakan, pihaknya menghapus kendaraan tak layak pakai dari Kantor Urusan Haji Arab Saudi. Hal ini sebagai optimalisasi peningkatan kualitas layanan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025.
"Fokusnya termasuk ambulans yang akan digunakan jemaah, kendaraan untuk kontrol, monitoring, dan layanan lainnya," kata Ali dalam keterangannya, Jumat, 20 Desember 2024.
Ali menjelaskan, mobil yang dihapus itu akan diganti dengan pengadaan kendaraan baru melalui jalur sewa atau pembelian. Sarana kendaraan dipersiapkan untuk memastikan jemaah haji Indonesia dapat beribadah dengan lancar. Adapun Indonesia mendapat kuota sebesar 221.000 jemaah, rinciannya 8 persen jemaah haji khusus, sisanya jemaah haji reguler. Mereka rencananya mulai diberangkatkan pada 2 Mei 2025 secara bertahap.
"Petugas di Arab Saudi diharapkan dapat menyelesaikan tugas ini dalam waktu dekat di akhir tahun 2024 ini," ujar dia.
Ali melanjutkan, Kemenag juga berhasil memperjuangkan standar biaya masukan lainnya (SBML) atau standar biaya khusus untuk mendukung kesejahteraan pegawai non-ASN di Kantor Urusan Haji di Saudi.
Menurut Ali, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui usulan ini, yang mencakup peningkatan kesejahteraan tenaga administrasi, sopir, dan keamanan.
"Langkah ini dirancang untuk mendukung semua tahapan pelayanan, termasuk penanganan persoalan pasca-haji, seperti jemaah yang sakit dan tertinggal dari rombongan," ucapnya.
Berikutnya, Kemenag telah menyelesaikan regulasi terkait standar biaya harian bagi petugas yang mendampingi pelaksanaan haji di Saudi. Hal ini mencakup petugas dari Kemenag, tenaga kesehatan, hingga TNI dan Polri yang bertugas menjaga keamanan jemaah. Anggarannya pun sudah disiapkan melalui APBN atau DIPA Kemenag dan tidak mengganggu biaya haji yang berasal dari jemaah.
Bagi Ali, semua persiapan ini membuktikan Kemenag serius memberi pelayanan, tak hanya dalam perencanaan program, tapi juga penyiapan anggaran sebagai pendukung pelaksanaan ibadah haji.
"Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia," pungkasnya.
