Mendagri: Otonomi Daerah Esensinya Mandiri, Bukan Mekar-mekar Bagi Duit

SinPo.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah mengubah cara berpikir atau mindset dalam mengelola keuangan. 

Menurut dia, Pemda jangan hanya mengandalkan keuangan dari pemerintah pusat, tapi harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

"Itulah sebenarnya esensi daripada otonomi daerah. Bukan cuma memekar-mekar kan (daerah) bagi duit, bukan. Supaya (daerah) mandiri," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.

"Tolonglah mindset ini berubah. Karena kasihan rakyat. Kita ingin buat perubahan. Kalau pendapatannya banyak melebihi belanja, belanjanya efisien, sehingga lebih banyak deliver kegiatan masyarakat, maka daerah akan bangkit, bangun," sambungnya. 

Menurut Tito, jika semua daerah di seluruh Indonesia bergerak meningkat pendapatannya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sangat bisa diwujudkan. 

"Nah bapak Presiden menargetkan 8 persen. Sebetulnya sangat bisa, di samping program-program lain, kalau semua daerah bergerak untuk menaikan pertumbuhan ekonominya masing-masing," ucapnya. 

Mantan Kapolri itu mengingatkan bahwa Indonesia masuk dalam negara-negara G20, bukan karena anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mencapai Rp3000 triliun, melainkan pertumbuhan sektor swastanya yang meningkat. 

"Indonesia menjadi negara G20 bukan karena APBN nya Rp3 ribu triliun, itu nggak besar, tapi karena pendapatan gross domestik bruto-nya 1,42 triliun US dollar, lebih kurang Rp20 ribuan hampir Rp30 ribuan triliun. Itu kenapa kita menjadi 20 (negara) ekonomi terbesar bukan karena APBN, apa basisnya, ya swasta," tegasnya. 

Menurut Tito, untuk membangkitkan sektor swasta, Pemda harus mempermudah perizinan. Jika sektor swasta bangkit, maka PAD akan meningkat, termasuk menghidupkan peran BUMD. 

"Bangkitkan swastanya, hidupkan, berikan kemudahan perizinan, berikan lahan kepada mereka dan lain-lain  kemudian kemudahan. Jangan dibalik-balik, seperti di Maluku. Orang mau bangun aminimarket dipalakin dari awal. Udah nyerah duluan, akhirnya ketangkap KPK. Kemudian izin berusaha betul-betul harus dilaksanakan. Buatlah mal pelayanan publik yang sudah kita setting menjadi model satu pintu biar mudah semua," ucapnya.