Sejarah sebagai Identitas: Menteri Kebudayaan Tegaskan Budaya adalah Aset Bangsa
SinPo.id - Kementerian Kebudayaan RI, bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), sukses menyelenggarakan Seminar dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MSI 2024 pada Sabtu, 14 Desember 2024. Bertempat di FPIPS dan Museum Pendidikan Nasional, acara ini mengusung tema “Reinventing Indonesia: Sejarah, Identitas, dan Tantangan Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2045.”
Menteri Kebudayaan RI, Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc., dalam pidato kebudayaannya, menegaskan pentingnya sejarah dan budaya sebagai kekayaan terbesar bangsa Indonesia. “Kekayaan nasional Indonesia bukanlah emas atau nikel, melainkan budayanya,” ujar Fadli. Ia menyoroti sejarah sebagai fondasi pembangunan bangsa serta identitas yang harus dijaga di tengah tantangan globalisasi.
Fadli juga menekankan pentingnya digitalisasi kebudayaan dan pendaftaran ekspresi budaya sebagai warisan dunia. Ia menyerukan perlunya produksi film-film sejarah berkualitas tinggi untuk memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional. “Film sejarah bisa menjadi alat edukasi sekaligus diplomasi budaya. Kita perlu film sekelas Gandhi tentang tokoh nasional seperti Moh. Hatta,” tambahnya.
Kontribusi Akademisi dan Sejarawan
Seminar ini menghadirkan 90 pemakalah dari berbagai universitas yang mempresentasikan penelitian tentang sejarah dan pemajuan kebudayaan. Acara juga dihadiri lebih dari 200 peserta, termasuk perwakilan MSI dari seluruh Indonesia, Asosiasi Guru Sejarah, hingga mahasiswa.
Ketua MSI, Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum., menyebut acara ini sebagai momentum strategis untuk merumuskan strategi penguatan sejarah sebagai bagian penting menuju Indonesia Emas 2045. “Sejarah harus menjadi pilar utama untuk memperkuat budaya dan identitas bangsa,” ujar Agus.
Langkah Nyata untuk Budaya dan Sejarah
Menteri Fadli mengusulkan lomba penulisan skenario film sejarah bagi generasi muda sebagai langkah awal menciptakan film sejarah berkualitas. “Kekuatan film ada di skenario. Dibutuhkan riset kuat dan kerja sama dengan sejarawan,” katanya.
Kementerian Kebudayaan juga berencana membentuk Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan untuk memaksimalkan potensi budaya Indonesia sebagai kekuatan soft power di dunia internasional.
Acara ini menegaskan pentingnya kerja sama antara komunitas sejarah, akademisi, dan lembaga budaya dalam memajukan sejarah dan kebudayaan Indonesia. Semangat ini menjadi bagian dari persiapan besar menuju Indonesia Emas 2045.