IMM Desak KPK Segera Tangkap Buronan Harun Masiku
SinPo.id - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.
Massa aksi yang berjumlah 500 orang itu mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku, yang telah menghilang hampir lima tahun lamanya.
Ketua Umum DPP IMM, Riyan Betra Delza, menyampaikan bahwa lambatnya penanganan kasus ini menunjukkan kelemahan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menekankan pentingnya langkah konkret dari KPK untuk membuktikan komitmen lembaga tersebut dalam menegakkan hukum.
"Sudah hampir lima tahun Harun Masiku menghilang, tapi KPK masih belum berhasil menemukannya. Ini saatnya KPK berhenti beralasan dan mulai bertindak untuk menyelesaikan kasus ini," ujar Riyan saat aksi di depan Gedung KPK.
Riyan juga menyoroti dampak dari berlarut-larutnya kasus ini terhadap stabilitas politik di Indonesia. Ia menilai ketidakjelasan penyelesaian kasus Harun Masiku berpotensi menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum serta memperburuk situasi politik nasional.
"Kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, saya khawatir akan memengaruhi situasi politik secara keseluruhan. Penting bagi KPK untuk membuktikan bahwa hukum itu berlaku sama bagi semua orang," tegasnya.
Untuk diketahui, Harun Masiku adalah tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada 8 Januari 2020.
Hingga kini, keberadaan Harun Masiku masih menjadi misteri, bahkan sudah hampir lima tahun berlalu sejak ia melarikan diri. Lamanya waktu buron membuat KPK harus menerbitkan ulang informasi daftar pencarian orang (DPO) untuk mantan caleg PDIP tersebut.
Karena itu, Riyan pun kembali menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya tentang menangkap buronan, tetapi juga tentang komitmen KPK untuk memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.
"Harun Masiku yang belum terlacak hampir lima tahun ini menunjukkan lemahnya upaya penegakan hukum. KPK harus segera bertindak tegas untuk membuktikan bahwa hukum tidak pandang bulu," pungkas Riyan.
