Fahri Hamzah Ungkap Rencana Pemerintah Bangun Rusun untuk Korban Kebakaran Kemayoran

Laporan: Tim Redaksi
Kamis, 12 Desember 2024 | 15:05 WIB
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah. (SinPo.id/Dok. Istimewa)
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah. (SinPo.id/Dok. Istimewa)

SinPo.id - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap rencana jangka panjang pemerintah untuk membangun rumah susun (rusun) bagi korban kebakaran di Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Namun, menurutnya, prioritas saat ini adalah memindahkan para korban ke rumah singgah sementara untuk menghilangkan status pengungsian.

"Yang sekarang ini, yang kita mesti selesaikan dulu adalah supaya status pengungsinya hilang, pindahlah ke rumah singgah itu," ujar Fahri setelah rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta pada Kamis, 12 Desember 2024.

Fahri menjelaskan, kawasan yang terbakar, dengan luas sekitar 30 hektare, berpotensi dijadikan lokasi pembangunan rumah susun. Menurutnya, program ini akan memastikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi para korban kebakaran.

"Kawasan itu bisa dikerjasamakan dengan jaminan bahwa mereka yang terdata sebagai pemilik akan menjadi bagian dari pembangunan rumah susun," tambahnya.

Fahri menegaskan bahwa penerima manfaat dari program ini adalah warga yang sudah terdaftar sebagai penghuni sebelumnya.

"Kami ingin memastikan bahwa yang tinggal di situ adalah mereka yang memang sudah ada di tempat itu sebelumnya, bukan orang lain yang tidak terdaftar," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa pemerintah telah membahas solusi jangka pendek untuk relokasi para korban kebakaran ke rumah singgah sementara.

"Minimal tempat tinggal sementara, tadi diusulkan posisinya rumah singgah itu bagi para korban terdampak," ungkap Pratikno.

Menurut laporan yang diterima, kebakaran tersebut menghanguskan 197 bangunan dan berdampak pada 594 kepala keluarga atau sekitar 1.520 jiwa. Pemerintah berharap program ini dapat menjadi solusi permanen bagi para korban sekaligus membantu mengatasi masalah perumahan di wilayah tersebut.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI