Apresiasi Prabowo, LSAK Dorong Penegak Hukum Disiplin Awasi e-Katalog Versi 6.0
SinPo.id - Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan e-Katalog atau aplikasi belanja online versi 6.0, dan diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah mulai 1 Januari 2025. Namun, harus ada upaya pengawasan terhadap pelaksanaan e-katalog tersebut.
"Langkah Presiden Prabowo melaunching e-katalog ini patut diapresiasi sebagai upaya pencegahan yang lebih baik. Sebab pencegahan inilah metode paling efektif memitigasi terjadinya tindak pidana korupsi (TPK)," kata Peneliti LSAK Ahmad Aron Hariri saat dikonfirmasi, Kamis, 12 Desember 2024.
LSAK berharap, BPK, BPKP, serta lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejagung, dan Polri, untuk terlibat aktif serta disiplin dalam mengawasi pelaksanaan katalog elektronik versi 6.0 itu.
Menurut Aron, lembaga pengawas dan aparat penegak hukum yang tidak masuk langsung sebagai pengelola yang mendapat early warning system ketika terdapat dugaan fraud atau penyimpangan.
"Jadi kalau APH tidak disiplin mengawasi, potensi kecurangan masih mungkin terjadi. Tujuan utamanya harus ditegakkan. Jangan sekedar pencitraan tapi tetap ada permainan yang terkhususkan bagi K/L atau sebagain kelompok pengusaha tertentu," ucapnya.
Aron menilai, harus ada perubahan dengan keberadaan e-katalog 6.0 ini. "Tinggal kita lihat, dengan e-katalog ini bagaiman efek perubahannya. Apakah lebih transparan dan tisak ada kecurangan atau malah kecurangan tetap terjadi tapi dibuat seolah legal dan transparan?" ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mewajibkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan katalog elektronik atau e-Katalog versi 6.0 mulai 1 Januari 2025. Karena, e-Katalog terbaru itu dapat menghadirkan perubahan signifikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
"Semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai 1 Januari 2025. Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20 sampai 30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40 persen sampai 50 persen," kata Prabowo di acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0. di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.
Menurut Prabowo, e-Katalog dapat menjadi kunci efisiensi dalam pengelolaan ekonomi nasional dengan mengacu pada incremental capital output ratio atau ICOR. Berdasarkan penilaian tersebut, nilai ketidakefisienan Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga.
"Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen. Diharapkan dengan penggunaan e-katalog ini, ketidakefisienan ini dapat kita kurangi," kata dia.
Senada juga dikatakan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Melalui pengembangan e-Katalog versi 6.0, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.
"Selain itu pada e-Katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa," kata Luhut.
Menurut Luhut, setidaknya terdapat lima dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-Katalog versi 6.0, yaitu:
1. Penghematan biaya melalui pengurangan 20-30 persen pengadaan.
2. Efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan, kini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat implementasi sistem digital.
3. Transparansi dan akuntabilitas karena sistem seperti e-Katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing, sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan. Hal ini disebut akan meminimalkan perilaku korupsi.
4. Peningkatan partisipasi penyedia karena dengan sistem online, penyediaan barang dan jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala birokrasi yang kompleks.
5. Optimalisasi anggaran dengan memanfaatkan analisa data dalam sistem digital.
