Agung Laksono Bawa Hasil Munas PMI Tandingan ke Kementerian Hukum
SinPo.id - Politisi senior Partai Golkar Agung Laksono akan melaporkan hasil Munas Palang Merah Indonesia (PMI) tandingan ke Kementerian Hukum. Dimana, hasil Munas PMI di Hotel Sultan tersebut mengukuhkan Agung sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029.
"Kami akan laporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana semestinya," kata Agung Laksono di Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
Agung menyerahkan kepada Pemerintah penilaian mengenai hasil Munas PMI yang digelar pihaknya.
"Terserah bagaimana penilaian dari pemerintah, dari instansi yang terkait untuk melakukan penilaian," kata Agung.
Mantan Menko Kesra ini mengklaim, Munas yang digelar pihaknya sesuai dengan AD/ART PMI. Dan, Munas merupakan forum tertinggi dari organisasi.
"(Munas) Bisa menentukan siapa ketua umumnya, bisa melakukan perubahan-perubahan anggaran dasar-anggaran rumah tangga yang memang sudah mulai banyak disuarakan pada kesempakatan tersebut, ingin ada perubahan, ingin ada pembatasan masa bakti," jelasnya.
Menurut Agung, perlu ada pembatasan masa jabatan pada sebuah organisasi. Hal ini dalam rangka semangat perubahan dan pembaharuan di PMI.
"Tapi sayangnya suasana ini tidak diperoleh, tertutup begitu, berbagai cara, sehingga lahirlah suasana seperti yang tadi digambarkan sebelumnya," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla mengaku telah melaporkan Agung Laksono ke pihak kepolisian buntut dugaan perebutan kursi Ketua Umum PMI. Alasannya, upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI bentuk pengkhianatan.
"Upaya Agung Laksono itu ilegal dan itu pengkhianatan. Kita sudah lapor ke polisi karena tindakan melawan hukum," kata JK.
JK menegaskan bahwa PMI hanya satu di sebuah negara. Sebab itu, ia akan melawan tindakan Agung tersebut, karena bisa berbahaya bagi kemanusiaan.
Terlebih, tindakan Agung itu sudah menjadi kebiasaannya di beberapa organisasi.
"Agung Laksono kerjanya seperti itu. Di pecah Golkar, buat tandingan di Kosgoro. itu memang hobinya. Tetapi itu kita harus lawan karena itu berbahaya untuk kemanusiaan," kata JK.
