CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

Pemerintah Perkuat Stok Pangan untuk Antisipasi Bencana Alam

Laporan: Tio Pirnando
Sabtu, 07 Desember 2024 | 16:11 WIB
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (SinPo.id/dok. Bapanas)
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (SinPo.id/dok. Bapanas)

SinPo.id - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan, akan terus memperkuat stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, seperti terjadinya bencana alam. Karena, stok CPP yang selama ini dipertebal, disiapkan untuk membantu masyarakat bila terjadi bencana.

"Antisipasinya pemerintah sudah punya CPP yang cukup. Untuk di Bulog Jakarta, ada stok beras 280 ribu ton. Kita tidak berharap bencana terjadi. Mari kita berdoa semuanya baik-baik saja. Tapi kita telah bersiap dari segi pangan. Seperti kemarin untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi, kita minta Bulog untuk menyalurkan," kata Arief dalam keterangannya, Sabtu, 7 Desember 2024. 

Menurut Arief, pemerintah sudah mempuyai  sistem khusus untuk kejadian bencana. Dimana, apabila ada bencana, Pemda bersurat ke Bapanas mengenai bantuan pangan beras. Setelah diverifikasi, Bapanas menugaskan Bulog untuk penyaluran. 

"Nomor satu, bantuan dalam bentuk beras sudah ada dulu. Berikutnya tentunya pasti ada dari Kementerian Sosial, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan lainnya," kata dia.

Ia mencontohkan, saat membantu penanggulangan bencana dan keadaan darurat erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT)  beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan CPP dalam bentuk beras sejumlah 63.979 kg. Ini diperuntukkan bagi 5.816 jiwa dengan alokasi 250 gram selama 44 hari.

Di samping itu, Bulog juga diminta mempercepat penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga alokasi bulan Desember, khusus bagi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki. Penggunaan CPP untuk bencana dan keadaan darurat seperti ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022. 

Sementara teknis penyalurannya diperincikan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 30 Tahun 2023.

Untuk itu, Arief mengajak Pemda agar mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), sehingga ketahanan pangan secara nasional dapat semakin kuat. Adapun tata cara perhitungan jumlah CPPD dalam bentuk beras telah diatur dalam Perbadan Nomor 15 Tahun 2023.

"Perlu disampaikan kepada masyarakat luas dan seluruh pemerintah daerah, kita harus punya CPPD. Sebagai referensi di Jakarta punya Food Station, di situ ada cadangan beras. Lalu Pasar Jaya di beberapa pasarnya sudah memiliki cold storage untuk memperpanjang shelf life," ujar Arief.

"Jadi stok itu tidak bisa sekali datang, lalu habis. Kita harus punya buffer dan kita cadangkan. Nantinya secara keseluruhan indeks ketahanan pangan secara nasional itu akan naik. Begitu ketahanan pangan jadi lebih tinggi, harga bisa stabil seperti hari ini," pungkasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI