BBM Bersubsidi Tak Tepat Sasaran, Legislator Gerindra Usul Perpres 191/2014 Direvisi
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong agar pemberian bahan bakar minuak (BBM) bersubsidi tepat sasaran. Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM bahkan diminta direvisi karena banyak kelemahan.
"Dari tahun 2022 waktu Pak Alfian (Alfian Nasution) ditugaskan jadi Direktur Utama Pertamina Patra Niaga saya sudah koordinasi dengan beliau dilanjutkan oleh Pak Riva (Riva Siahaan), bahkan saya sudah ke BPH Migas. Sebenarnya drafnya, pokok aturan turunannya sudah selesai, tapi Ketua BPH Migas-nya tidak berani mengambil keputusan, karena Perpres itu mengandung kelemahan," kata Andre Rosiade saat rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi PT Pertamina (Persero), berdasarkan pernyataannya, Rabu, 4 Desember 2024.
Menurut Andre, kelemahan Perpres tersebut adalah masih banyaknya ditemukan kendaraan mewah dan kendaraan yang tidak seharusnya menggunakan BBM subsidi. Padahal, BBM subsidi tersebut semestinya dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu, ekonomi lemah, dan terdaftar dalam DTKS serta pelaku UMKM.
"Mulai dari yang tidak berhak seperti truk odol, truk industri bahkan mobil-mobil yang berharga 700 juta, Pajero, Fortuner, dan rasanya orang mampu, bisa mengonsumsi solar subsidi," kata politikus Partai Gerindra asal Sumbar ini.
Menurut Andre, langkah Pertamina menerapkan penggunaan QR Code untuk pembelian BBM subsidi belum sepenuhnya menjadi solusi untuk membatasi penggunaan BBM subsidi sehingga penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Andre menegaskan revisi terhadap Perpres 191 Tahun 2014 akan menjadi solusi konkret dari persoalan ini.
"Pak Simon (Simon Aloysius Mantiri) ini Dirut Pertamina yang orangnya Presiden. Jadi harapan kita beliau bisa langsung komunikasi dengan Pak Presiden. Harapan kita itu bisa dibereskan, Perpres 191 Tahun 20214 ini," ucap dia.
"Ini sederhana Pak, kalau itu dibereskan jelas tepat sasaran. Jadi QR-QR yang dilakukan Pertamina saat ini hanya sebatas mendata, tidak bisa membatasi. Yang membatasi itu Perpres 191 Tahun 2014, perlu Pak Simon sampaikan kepada Presiden Prabowo," timpalny.
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti persoalan Pertashop yang banyak dikeluhkan pelaku UMKM. Persoalan ini juga tak terlepas dari kurang diminatinya Pertashop karena adanya disparitas harga BBM yang tinggi.
"Soal Pertashop, ini penting banyak pengusaha UMKM menjerit. Mungkin Pertamina harus cari solusinya. Orang-orang kecil yang terlanjur investasi di Pertashop lalu pesantren-pesantren yang kemarin pengen punya Pertashop mereka sekarang bisnisnya tutup. Jadi kalau bapak jalan-jalan keliling Indonesia banyak Pertashop kosong, karena nggak bisa jalan," kata Sekretaris Fraksi Gerindra MPR ini.
Andre berharap permasalahan ini bisa diselesaikan oleh Pertamina di bawah kepemimpinan Dirut yang baru Simon Aloysius Mantiri dan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi.
"Harapan saya tahun 2025 permasalahan ini bisa tuntas, supaya Pertamina gak impor clude (CPO) terus. Karena kita semua tahu tujuan Pak Prabowo menjadi Presiden RI berkeinginan bagaimana Indonesia ini bisa berswasembada pangan, swasembada energi, berdikari dan berdiri di kaki sendiri. Harapan saya Pak Simon sebagai orangnya Prabowo bisa mewujudkan itu dengan memimpin Pertamina. Kami akan mengawal dan men-support Pak Simon," kata Ketua DPD Gerindra Sumbar itu.
