Menteri Karding: Pemdes Punya Peran Kunci Beri Pelindungan Pekerja Migran
SinPo.id - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding menilai, pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa memiliki peran kunci dalam memberikan pelindungan bagi calon PMI (CPMI).
Menurut dia, pemerintah desa perlu memberikan pemahaman yang cukup terhadap CPMI sebelum berangkat ke luar negeri. Sehingga keberangkatan para CPMI terdata oleh negara.
"Kuncinya di desa, di pemerintah. Oleh karena itu, kita butuh bantuan dari bapak ibu sekalian, pemerintah daerah khususnya, dan pemerintah desa agar kita ada, paling tidak masyarakat itu sebelum berangkat paham dia harus seperti apa, apa yang harus dilakukan, harus ada izin dari keluarga, harus ada rekomendasi dari kepala desa," kata Karding saat menghadiri acara penandatangan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama (SEB) 4 Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.
Karding menjelaskan, perekrutan CPMI biasanya dimulai dari tingkat desa. Namun, karena kurangnya perhatian maupun pemahaman pemerintah desa dan adanya oknum yang bermain curang, maka tak jarang CPMI berangkat ke luar negeri tidak sesuai prosedur atau unprosedural.
Karding mengungkapkan, pemberangkatan CPMI secara unprosedural menjadi salah satu faktor sulitnya negara memberikan pelindungan. Sebab, keberangkatan mereka tidak terdata oleh pemerintah.
"Kalau dia (CPMI) berangkat unprosedural, maka kita tidak punya data dia. Dia bekerja di mana, dia mengerjakan apa, lalu dengan perusahaan mana yang mengirim. Kemudian bekerja di perusahaan apa, kontrak kerjanya bagaimana, dia sehat atau tidak, kita tidak punya datanya. Dia punya spesifikasi kemampuan seperti apa, ini yang kita enggak punya datanya," jelas Karding.
"Dan inilah yang menjadi salah satu faktor banyak kejadian-kejadian pelindungan yang tidak dapat kita jaga," sambungnya.
Oleh karena itu, Karding berharap, pemda, termasuk pemerintah desa memiliki rencana strategis kedepan yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan maupun anggaran terhadap pelindungan PMI. Terutama bagi daerah yang menjadi kantong-kantong penyalur PMI, seperti di NTB, NTT, Jawa, Lampung, hingga Kepulauan Riau.
"Kalau bisa, pak, ada paling tidak membantu fasilitasi pelatihan, peningkatan skill. Jadi nanti kita carikan anggaran lain, tapi ada perhatian dari pemerintah daerah. Syukur-syukur ada perda, bahkan yang berujung pada perdes (peraturan desa) khusus PMI ini," ujar Karding.
"Kami minta tolong kepada pemerintah desa, terutama pak Yandri dan Pak Tito, kalau bisa kami dibantu kampanye di bawah untuk bagaimana PMI yang aman," kata dia.
