Program Pro Rakyat Jakarta Diminta Ditunda, Sekda : Tidak Bisa !
JAKARTA, sinpo - Aroma adanya pemanfaatan program unggulan Pemprov DKI Jakarta yang diduga kuat bakal digunakan alat kampanye oleh petahana diendus juga oleh para wakil rakyat Jakarta. Melalui Fraksi Gerindra, pihak legislatif meminta program unggulan yang diketahui pro rakyat itu ditunda pelaksanaannya sampai pencoblosan putaran kedua Pilkada Jakarta selesai.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif mengharapkan Pemprov DKI Jakarta menunda sederet peluncuran program sosial sampai rampung pencoblosan 19 April mendatang.
"Program sosial Pemprov DKI rawan dimanfaatkan petahana, makanya harus ditunda sampai selesai pencoblosan," kata Syarif, Jumat (24/2).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, beragam program sosial tersebut berpotensi besar dimanfaatkan Ahok-Djarot untuk meraup suara pada Pilgub DKI putaran kedua.
"Dengan program sosial, Ahok-Djarot berupaya menarik perhatian warga demi kembali menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI," ujar Syarif.
Lantas bagaimana tanggapan pihak eksekutif?
Sekertaris daerah (sekda) Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, untuk program unggulan tidak bisa pelaksanaannya ditunda-tunda. Apalagi program tersebut berkaitan ataupun bersinggungan langsung dengan kesejahteraan warga Jakarta.
"Setahu saya program unggulan sosial ini tidak bisa ditunda-tunda. Tapi tidak tahu juga karena ada kegiatan politik seperti Pilkada Jakarta seperti ini," ujar Saefullah singkat.
Sekedar diketahui, program sosial yang akan diluncurkan Pemprov DKI sampai April 2017, diantaranya yakni pembagian beras sejahtera (Rastras), Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk membeli daging Rp35 ribu/kilogram dan ayam Rp8 ribu/ekor; pencairan KJP pada April, Program Keluarga Harapan (PKH) akan muncul di Maret; Bantuan modal nelayan Maret April akan turun; bansos untuk masjid dan mushola akan cair di April bersamaan dengan honor guru. (Asp/Tsa)
