Usulan Polri di Bawah TNI, Pernusa: PDIP Jangan Cari Kambing Hitam
SinPo.id - Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman, meminta PDIP supaya tidak mencari kambing hitam kekalahan pada Pilkada Serentak 2024. Menurut dia, kekalahan PDIP tidak seharusnya dilimpahkan pada pihak lain, apalagi aparat keamanan.
“PDIP kalah di kandang sendiri, jangan mencari kambing hitam. Sejak Prabowo menjadi Presiden, PDIP sudah ditawarkan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), tapi mereka menolak dan merasa masih berkuasa sebagai pemenang legislatif,” ujar Norman, dalam keterangannya pada Sabtu 29 November 2024.
Pernyataan itu disampaikan menyikapi permintaan PDIP yang mendorong agar Polri dapat dikembalikan lagi di bawah naungan TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu menyusul lantaran banyaknya keterlibatan aparat kepolisian alias Partai Cokelat (Parcok) di Pilkada 2024.
Tugas Bhayangkara nantinya dapat diubah di meja DPR RI. Di mana nantinya tugas baru yang diemban oleh kepolisian hanya sebatas mengatur lalu lintas saja bahkan berpatroli di perumahan.
Menurut Norman dalam pemilihan gubernur dan kepala daerah, partai-partai pendukung pemerintah membentuk KIM Plus, yang menguasai 85% kekuatan parlemen sebagai pemenang adalah hal wajar karena semua saling bahu membahu ingin membangun bangsa lebih baik ke depan, kecuali PDIP.
“Logikanya, 85% partai pro pemerintah melawan 15% yang di luar pemerintah, yaitu PDIP. Jangan kaget kalau PDIP kalah bahkan di kandang sendiri. Itu realita politik!” tegasnya.
Norman juga menyoroti langkah PDIP yang menurutnya justru memperkeruh suasana dengan menyalahkan berbagai pihak, mulai dari aparat kepolisian hingga tokoh tertentu.
“Kalau sudah kalah, jangan menyalahkan baju cokelat atau Mulyono. Mau mengadu ke parlemen? Jangan lupa, 85% sudah gabung ke KIM, kalau voting juga pasti kalah. Jangan cari kambing hitam lagi, biar PDIP tidak semakin kerdil,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mencatat bahwa kekalahan PDIP menunjukkan bahwa basis pendukung mereka mulai rontok dan beralih ke partai lain, seiring dinamika politik yang berubah.
