Legislator PKB Dorong Presiden Bentuk Satgas Tambang Ilegal
SinPo.id - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) dan memerintahkan Menko Polkam, Budi Gunawan, untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Penanganan Penambangan Ilegal.
Legislator dari Fraksi PKB itu mengatakan sepanjang 2022, kerugian negara dari tambang ilegal atau Penambangan Ilegal Tanpa Izin (PETI) mencapai sekitar Rp3,5 triliun. Angka kerugian dari aktifitas penambangan ilegal itu, kata dia, selalu meningkat setiap tahunnya.
"Hal ini langsung saya tujukan kepada Presiden, Pak Prabowo, mengingat Satgas gabungan yang diwacanakan dari era pemerintahan sebelumnya, masih belum terbentuk dan beroperasi efektif hingga sekarang," kata Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 26 November 2024.
Menurut dia, pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian ESDM, Kemendagri, KLHK, Polri, KPK dan Kejagung mesti berkolaborasi dengan satu tujuan untuk mengatasi penambangan ilegal. Ketika nantinya Satgas itu terbentuk, dia menginginkan tidak ada lagi ego sektoral dan harus benar-benar sesuai dengan visi Presiden.
Abdullah mengatakan saat ini sudah banyak aparat pemerintah yang menindak tegas pelaku penambangan ilegal walaupun harus berhadapan dengan rekannya sendiri. Namun, tak sedikit juga oknum aparatur pemerintah seperti aparat keamanan dan birokrat yang menjadi penyokong praktik penambangan ilegal.
"Untuk menghentikan konflik internal dalam penanganan penambangan ilegal ini, seperti di Solok Selatan, Sumatera Barat, menurut saya menjadi urgen Keppres dari Pak Presiden Prabowo untuk pembentukan Satgas Gabungan Penanganan Penambangan Ilegal tadi yang lintas kementerian dan lembaga,” kata dia.
Dia mengatakan kerusakan alam dari tambang ilegal dan konflik horisontal masyarakat secara perlahan tapi pasti menggerus ketahanan nasional. Dia menilai sudah banyak peristiwa longsor, banjir, konflik antar masyarakat yang semuanya menimbulkan korban nyawa dan kerugian materi tak sedikit.
"Kerentanan lingkungan dan sosial ini hemat saya, tidak akan dibiarkan lama oleh Bapak Presiden, karena ini tidak sesuai dengan cita-cita beliau yang ingin membawa Indonesia kuat," kata dia.
