MPR Berharap KKPB Jadi Wadah Integrasi Kebijakan Para Kepala Daerah
SinPo.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesian (KKPB MPRRI).
Ketua MPR RI, Ahmad Ahmad Muzani berharap KKPB MPR RI dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan kebijakan para kepala daerah serta mengintegrasikannya dengan visi nasional.
“Pembentukan kaukus ini bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, yang akan dimulai besok pagi. Maka ini merupakan momentum yang tepat untuk menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan lokal dengan visi nasional," ujar Muzani di Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa, 26 November 2024.
Ahmad Muzani menekankan bahwa para pemimpin daerah yang terpilih melalui Pilkada harus mampu menjalankan program-program yang sejalan dengan visi nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk menghubungkan kepentingan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.
“Nilai kebangsaan tetap harus menjadi landasan bersama, dengan menjadikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai cara pandang utama dalam pengambilan keputusan setiap kepala daerah,” tegas Muzani.
Ia juga menyarankan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Badan Legislasi bersinergi dalam menyusun kebijakan yang berkesinambungan.
Selain itu, Muzani mendorong pembentukan divisi khusus untuk memantau pencapaian pembangunan di setiap daerah agar kemajuan dapat diukur secara sistematis.
“Dengan langkah ini, tahap-tahap kemajuan di seluruh daerah dapat dievaluasi dari waktu ke waktu,” jelasnya.
Menurut Ahmad Muzani, Pilkada tidak hanya sekedar menjadi mekanisme untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga menjadi wujud nyata kedaulatan rakyat. Pilkada yang jujur, adil, dan transparan menjadi pilar penting untuk memperkuat demokrasi sekaligus mencerminkan aspirasi masyarakat lokal.
“Keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari kontribusi seluruh elemen bangsa dalam menjaga integritas dan substansi proses demokrasi,” tambahnya.
Sekjen Partai Gerindra itu menegaskan bahwa hasil dari Pilkada harus diarahkan untuk mendukung visi besar Indonesia Maju Berkelanjutan 2045, dimana pembangunan di daerah dan nasional bergerak selaras untuk mencapai tujuan bersama.
“Siapa pun yang terpilih di masing-masing daerah harus mampu membawa kebijakan lokalnya untuk mendukung visi Indonesia yang berkelanjutan,” tukasnya.
Mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia itu menegaskan keberhasilan pilkada tidak hanya terletak pada penyelenggaraannya, tetapi juga pada kontribusi seluruh elemen bangsa untuk menjaga integritas dan substansi proses demokrasi.
Dengan keseluruhan strategi tersebut, hasil Pilkada siapapun yang akan terpilih di masing-masing daerah dapat diarahkan untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara maju dan berkelanjutan pada 2045, sambil terus memperkuat semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai informasi, acara pembentukan KKPB MPR RI digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.
Acara ini dihadiri oleh para Wakil Ketua MPR, yakni Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Juga hadir para anggota MPR lainnya dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bapenas, Febrian Alphyanto Ruddyard.
