Pemerintah Antisipasi Potensi Bencana saat Libur Nataru
SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menilai, pentingnya pesiapan sejak dini dalam menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, agar nantinya semuanya berjalan aman lancar.
"Libur Natal dan tahun baru adalah momentum besar, dan kita harus memastikan arus mudik, baik itu arus pergi maupun arus balik, bisa berjalan lancar, aman, tertib, dan nyaman," ujar Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat, 22 November 2024.
Menurut Pratikno, segala potensi ancaman yang dapat mengganggu kelancaran arus mudik dan balik mesti diantisipasi dengan detail. Misal, tantangan musim hujan yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, baik banjir maupun tanah longsor.
Sebab itu, persiapan yang matang harus mencakup segala aspek, mulai dari infrastruktur, transportasi umum, hingga ketersediaan bahan pokok.
Dalam rapat juga dibahas kesiapan infrastruktur transportasi, baik darat, laut, maupun udara, yang melibatkan Kemenhub, Polri, TNI, serta BUMN terkait, seperti Angkasa Pura dan perusahaan pelayaran. Termasuk masalah logistik dan ketersediaan bahan pokok juga menjadi perhatian utama, untuk memastikan kelancaran distribusi barang selama liburan.
Pratikno juga mengungkapkan bahwa sektor pariwisata dan perayaan tahun baru juga menjadi fokus pembahasan. "Perayaan tahun baru harus dikelola dengan baik, untuk memastikan keamanan dan ketertiban," kata dia.
Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah cepat untuk merespons potensi kejadian yang membutuhkan perhatian segera, seperti bencana alam, dengan melibatkan instansi terkait, baik BMKG, BNPB, dan SAR.
Pratikno juga menunjuk Mendagri Tito Karnavian menjadi komandan bagi seluruh pemerintah daerah dalam melancarkan keamanan pelaksanaan libur Nataru.
"Contoh penyiapan rest area, menjaga peribadatan berlangsung aman, tertib. Di pariwisata, peraya tahun baru juga perlu dikelola dengan sebai-baikknya. Kita tadi bahas secara detail, makanya kita rapat lama. Ini juga akan ditindaklanjuti di rapat teknis tingkat KL dan BUMN, kemudian Mendagri (Tito) tindak lanjut ke daerah," tukasnya.
