KPAI Harap Pilkada 2024 Gunakan Perspektif Hak Anak
SinPo.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah, penyelenggara pilkada, peserta pilkada, serta pendukungnya untuk menerapkan perspektif hak anak dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Hal ini dimaksudkan agar anak-anak terlindungi dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan politik yang mungkin terjadi selama proses politik berlangsung.
Anggota KPAI, Sylvana Maria Apituley menegaskan pentingnya penerapan perspektif hak anak dalam pelaksanaan agenda politik, mengingat anak-anak sering kali rentan dieksploitasi dalam konteks politik.
“Pemerintah, penyelenggara pemilu, dan seluruh elemen masyarakat wajib menggunakan perspektif hak anak dalam melaksanakan hak-hak dan agenda politik agar anak terlindungi dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan politik,” ujar Sylvana dalam keterangannya, Kamis, 21 November 2024.
Dia juga menyampaikan, kekhawatirannya terhadap anak-anak yang menjadi obyek politik dalam pilpres, pileg, dan Pilkada 2024. Selama tahapan pilpres dan pileg sebelumnya.
Sylvana menyebut, KPAI mencatat adanya kasus-kasus eksploitasi anak serta pembunuhan karakter yang melibatkan anak-anak sebagai operator praktik politik uang.
“Anak yang sudah memiliki hak pilih juga lebih sering dijadikan target kampanye dan mobilisasi daripada sebagai WNI yang berhak mendapatkan pendidikan politik sesuai usia dan perkembangan mentalnya,” kata Sylvana.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, KPAI sendiri telah menangani sejumlah kasus eksploitasi anak dalam Pilkada 2024, di antaranya enam kasus yang dilaporkan langsung kepada KPAI dan 50 kasus yang ditemukan melalui pemantauan media sosial.
"KPAI juga mendata 108 anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa mengenai Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di Gedung DPR RI," ungkap dia
Sylvana pun berharap agar Pilkada 2024 dapat berjalan dengan kualitas yang lebih baik, bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap anak-anak.
