Rapat dengan Capim KPK, Legislator Golkar Soroti Strategi Pencegahan

Laporan: Juven Martua Sitompul
Senin, 18 November 2024 | 16:58 WIB
Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal (SinPo.id/ Dok. Pribadi)
Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal (SinPo.id/ Dok. Pribadi)

SinPo.id - Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal, mempertanyakan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, terkait makalahnya yang berjudul 'Strategi koordinasi antar lembaga guna optimalisasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi'. 

Pertanyaan tersebut diajukan dalam rapat pemilihan dan penetapan calon pimpinan KPK. Kepada Setyo, Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan pemberantasan korupsi seringkali dihadapkan pada sejumlah pantangan. Mulai dari ego sektoral sampai minimnya harmonisasi kebijakan.

"Dalam konteks pemberantasan korupsi, koordinasi antar lembaga seringkali dihadapkan pada pantangan seperti ego sektoral, sering terjadi juga tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya harmonisasi kebijakan," kata Rizki Faisal dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 18 November 2024.

Oleh karena itu, Legislator asal Dapil Kepri ini mempertanyakan cara atau konsep dari mantan Direktur Penyidikan KPK dalam menangani persoalan-persoalan tersebut. 

"Berdasarkan strategi yang anda paparkan dalam makalah, bagaimana anda memastikan koordinasi antar lembaga penegak hukum, pemerintah dan lembaga terkait lainnya dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik atau hambatan birokrasi?" tanya Rizki Faisal. 

Selain itu, dia mempertanyakan tentang cara-cara mendukung pencegahan korupsi apabila Irjen Kementan tersebut menjadi pimpinan lembaga antirasuah. 

"Bagaimana KPK di bawah kepemimpinan anda akan menjadi motor penggerak dalam menciptakan sinergi tersebut untuk mendukung pencegahan pemberantasan korupsi secara komperehensif?" kata Rizki Faisal. 

Menanggapi hal itu, Setyo mengaku akan transparan dalam segala bentuk koordinasi yang dilakukan. Baik itu, koordinasi internal maupun eksternal. 

"Masalah koordinasi, Kita akan buka semuanya. Masalah etika, hukum, norma, dan lain-lain kita juga akan komunikasi, dengan dewas khususnya," tegasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI