Muktamar PPP, Mardiono Beri Sinyal Maju Jadi Ketum
SinPo.id - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono belum menyatakan sikap maju atau tidak sebagai Ketum PPP. Namun, ia mengaku siap bila diberi amanah pada Muktamar ke-10 PPP pada 2025 mendatang.
"Saya ini selama 67 tahun berangkat mulai dari DPC, di wilayah jadi bendahara, ketua wilayah, wakil ketua umum, koordinator wilayah seluruh Indonesia. Saya tidak pernah merebut jabatan. Kalau amanah, saya analogikan sebagai seorang prajurit. Prajurit kalau diberi tugas, jalan. Tetapi tidak akan memperebutkan tugas itu. Itu jiwa seorang prajurit," kata Mardiono dalam keterangannya, Minggu, 17 November 2024.
Menurut Mardiono, kepemimpinan itu adalah amanah. Dan, jika dipercayai amanah oleh pemegang mandat, dirinya siap mengemban amanah tersebut.
"Dulu waktu ketua di wilayah Banten juga saya tidak pernah rebut. Saya nggak pernah nyalon, tapi saya dapat 98 persen secara voting. Tetapi kalau pemegang kedaulatan memberi amanah (muktamar), saya Bismillah," ucapnya.
Mantan Wantimpres ini juga membantah isu yang menyebut adanya desakan agar Muktamar dipercepat. Karena, Muktamar PPP ditentukan oleh para pemegang kedaulatan, dalam hal ini wilayah dan cabang.
"DPP itu hanya menyelenggarakan. Kalau mengacu pada masa khidmat kepemimpinan kepengurusan di PPP akan berakhir Desember 2025. Tetapi saya inginkan dipercepat supaya konsolidasi partai bisa diselesaikan lebih awal sehingga kita punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menuju Pemilu 2029," kata Mardiono.
Bagi Mardiono, PPP itu partai demokratis, tak bisa ditekan dan diintervensi oleh pihak manapun. Setiap pemilihan, pergantian baik wilayah maupun cabang, begitu juga di muktamar.
"Muktamar tidak semata mata memilih ketua umum tetapi bagaimana membangun tatanan, kerangka untuk kepentingan lima tahun ke depan. Yang lebih penting adalah memperkuat konsolidasi," katanya.
