Poltracking Angkat Bicara Soal Polemik Sanksi Dewan Etik Persepi
SinPo.id - Direktur Riset Poltracking Indonesia Masduri Amrawi angkat bicara soal polemik sanksi yang dijatuhkan Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).
Masduri menilai, Anggota Dewan Etik Perkumpulan Prof. Hamdi Muluk tak jujur terkait survei LSI dan Poltracking Indonesia di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Hal ini merujuk pada pergantian primary sampling unit (PSU) pada survei LSI dan Poltracking.
"Saat pertemuan dewan etik, Prof Hamdi cerita soal susahnya mendapatkan izin survei di Jakarta. Prof Hamdi mempertanyakan Poltracking, kenapa sedikit penggantian PSU. Sekarang ceritanya justru terbalik, LSI justru lebih sedikit penggantian, hanya satu PSU klaimnya," kata Masduri saat memberikan keterangannya yang dikutip pada Senin, 11 November 2024.
Masduri menyebut Hamdi Muluk juga tidak jujur kepada publik terkait survei LSI dan Poltracking. Kata dia, Poltracking sangat ketat dalam pergantian PSU survei.
Masduri membeberkan Poltracking hanya mengganti PSU di tiga kelurahan, itu karena terhalang kawasan elite di Jakarta. Pasalnya, kawasan elite tersebut tidak bisa diakses oleh orang luar.
"Poltracking sangat ketat dalam proses sampling. Bagi kami PSU 200 kelurahan yang didapat dari proses sampling pertama kali, merupakan unit sampel utama, yang harus dipertahankan untuk tidak ada perubahan PSU, kecuali karena kendala yang mengharuskan tidak ada pilihan lain, selain mengganti PSU," ujar Masduri.
"Karena itu, dalam pelaksanaan survei di Jakarta, hanya ada pergantian PSU pada 3 kelurahan, karena banyaknya kawasan elite yang tidak bisa diakses oleh surveyor. Kami sangat ketat terhadap pergantian PSU, karena penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data," tambahya.
Sebelumnya, Hamdi Muluk mengemukakan LSI banyak melakukan pergantian PSU. Pergantian PSU LSI ini mencapai jumlah 60 dikarenakan sulitnya proses administrasi.
Pernyataan ini juga terekam saat sidang pemeriksaan pertama antara hasil survei LSI dan Poltracking. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober lalu.
"Kalau misalkan satu lembaga satu kelurahan yang terpilih itu kemarin (Sidang LSI) cukup lumayan banyak digantikan di semua wilayah ada pak? Jakarta Barat Timur, selatan ada? iya? sekitar 60 (PSU) kelurahan dulu, itu kelurahan nggak ada yang ada berapa itu ditolak kan ya artinya adalah kemudian harus di pengganti" Kata Hamdi Muluk saat sidang pertama, 29 Oktober di Jakarta.
Kemudian dalam keterangan terbarunya di Rapat Umum Terbuka Anggota Persepi yang dilaksanakan di Hotel Mercure Lebak Bulus 9 November 2024, Hamdi Muluk menyatakan justru Poltracking yang banyak melakukan pergantian PSU.
Sebelumnya, Dewan Pakar Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk buka suara, terkait keputusan organisasi yang memberikan sanksi ke lembaga survei Poltracking.
Hal ini disampaikan oleh Hamdi Muluk dalam, ekspose data dan penjelasan terkait kronologi, standar pemeriksaan, rincian pemeriksaan dan hasil putusan Dewan Etik Persepi terhadap Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang diadakan di hotel Mercure Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta.
Hamdi menjelaskan Persepi membeberkan seluruh data dan rekaman pemeriksaan terhadap Poltracking. Hasilnya ada enam kesimpulan yang dikeluarkan Persepi.
