Tak Berhenti di Pegawai, Polri Didorong Periksa Pejabat Tinggi Komdigi
SinPo.id - Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mendorong agar aparat berwajib melakukan investigasi menyeluruh terkait kasus judi online (judol) yang melibatkan sejumlah pegawai di Kementerian Komunikasi dan Ditigital (Komdigi) - dulu Kominfo.
"Investigasi dalam kasus ini harus mencakup semua pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung, termasuk pejabat tinggi di Komdigi," kata Achmad dalam keterangannya, Kamis, 7 November 2024.
Menurut Achmad, dengan penangkapan 11 pegawai Komdigi yang diduga melindungi lebih dari ribuan situs judi online, sangat pantas publik mempertanyakan bagaimana seorang pegawai dapat memperoleh otoritas untuk melakukan tindakan tersebut.
Karenanya, penyelidikan tidak boleh berhenti di pada pegawai saja, tapi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang mengarah pada pihak-pihak yang mungkin berada di balik kasus tersebut.
"Termasuk bohir serta pejabat tinggi yang mungkin ikut terlibat," ucapnya.
Achmad juga menyoroti perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Komdigi, salah satu aspek utama yang memungkinkan tersangka berinisial AK untuk mendapatkan kewenangan tinggi dalam tim pemblokiran konten.
Meski AK sebelumnya tidak lolos seleksi, SOP baru tersebut memberikan ruang baginya untuk menduduki posisi kunci dalam pengelolaan konten internet di Komdigi.
"Modifikasi SOP ini membuka celah yang memungkinkan wewenang disalahgunakan dan dijual kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bandar judi online," ucapnya.
Achmad lantas mengapresiasi Polda Metro Jaya sedang mendalami pembentukan SOP tersebut dan menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya.
"Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah siapa yang memberi izin perubahan SOP tersebut dan bagaimana pengawasan yang dilakukan," tuturnya.
Sebab, perubahan SOP itu memungkinkan pelaku kasus ini memperoleh wewenang tinggi, melampaui yang melalui prosedur jelas dan pengawasan ketat. Oleh karenanya, pemeriksaan terhadap pejabat di level atas Komdigi, termasuk mantan Menteri Kominfo Budi Arie, menjadi langkah penting dalam memastikan transparansi dan integritas dalam penanganan kasus ini.
"Jika ada pejabat yang terbukti mendukung atau memfasilitasi perubahan SOP yang menguntungkan jaringan judi online, mereka harus dimintai pertanggungjawaban," tegasnya.
Pemeriksaan ini juga harus menyertakan pemeriksaan terhadap transaksi dan aset yang dimiliki pejabat terkait, guna mengidentifikasi kemungkinan adanya penerimaan dana dari aktivitas judi online.
Adapun untuk menjaga independensi dan komitmen dalam memberantas judol, pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada pejabat atau aparat yang duduk di posisi strategis menerima dana hasil judol.
"Langkah ini membutuhkan audit finansial yang mendalam dan pengawasan ketat terhadap semua transaksi pejabat terkait, terutama mereka yang memiliki peran dalam pengawasan dunia maya," ungkapnya.
Achmad menegaskan, jika ada pejabat yang terbukti menerima dana tersebut, pemberhentian dari jabatannya harus dilakukan sebagai bentuk tindakan tegas.
"Tindakan ini adalah langkah awal untuk membersihkan lembaga pemerintah dari pengaruh negatif yang berasal dari jaringan kriminal. Komitmen pemerintah dalam memutus jaringan judi online ini sangat penting untuk menjaga moralitas dan integritas bangsa," tukasnya.
