Rapat dengan KKP, Legislator NasDem Soroti Sistem Pelelangan hingga Pagu Anggaran
SinPo.id - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperhatikan sistem pelelangan hasil tangkapan nelayan di setiap daerah. Sebab, sistem pelelangan yang ada saat ini tak efektif bahkan tak membantu perekonomian masyarakat tingkat menengah ke bawah.
Ini disampaikan Arif dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama KKP. Rapat kerja tersebut beragendakan perkenalan sekaligus penjelasan rencana program kerja prioritas untuk 2025.
"Ketika kita berbicara tentang pelelangan saja, ini luar biasa sangat bermasalah. Para nelayan kita ini mencari ikan ke laut selama 2-3 hari, lalu mereka pulang dengan harapan ingin mendapatkan uang cash untuk hidup dia, tapi ternyata di pelelangan ini dihutangi," kata Arif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu mengingatkan agar KKP benar-benar mengevaluasi sistem pelelangan ikan di setiap wilayah. Perbaikan sistem diyakini bakal membuat pelelangan berjalan dengan baik dan menguntungkan nelayan.
"Kebijakan KKP harus dipertegas bagaimana agar nelayan kita ini tetap bisa melaut dan bisa mendapatkan nafkah untuk dirinya," ucapnya.
Dalam rapat kerja itu juga, Arif menyoroti banyaknya keluhan dari nelayan terkait harga BBM. Dia mendorong kontrol KKP terkait penggunaan BBM subsidi bagi pelayan harus diperketat mengingat ada banyak nelayan-nelayan yang masih kaya namun membeli BBM bersubsidi.
Menurutnya, KKP harus bekerja sama dengan BPH Migas dan lembaga terkait untuk membantu sentral-sentral minyak BBM. Sebab, saat ini nelayan di Indonesia banyak sekali yang kesulitan.
"Terlebih juga terkait edukasi dari KKP ini tidak sampai pada tingkat kabupaten, karena kebijakan-kebijakannya ini berbeda, dari tingkat kabupaten berbeda, provinsi berbeda, dan di KKP pusatnya juga berbeda. Tentu ini harus ada sinkronisasi agar nelayan-nelayan ini paham edukasinya," katanya.
"Karena ketika nelayan-nelayan kita ini ingin membeli BBM, tapi dia tidak punya izin kapal, izin nelayan atau izin perahu, itu tidak bisa. Ini sangat perlu untuk diedikasi oleh KKP," timpal Arif.
Arif juga menginginkan KKP memperketat kontrol terhadap pemain-pemain minyak. Dia menyebut ada beberapa sektor swasta yang menjual minyak subsidi ke pengusaha-pengusah atau nelayan-nelayan yang kaya.
Selanjutnya, Arif menyatakan kesediaan kapal patroli juga menjadi kebutuhan yang harus diprioritaskan. Kapal patroli yang baik diyakini bisa menghalau kapal-kapal yang mencoba mencuri ikan di perairan Tanah Air.
"Menurut saya, terkait kebutuhan kapal patroli ini harus kita prioritaskan juga, karena kita kalau kejar-kejaran dengan kapal nelayan malaysia atau thailand aja kalah. Bagaimana kita mau menangkap kepal-kapal yang berlayar bebas ke perairan kita," ucap dia.
Atas dasar itu, Arif mendukung kenaikan pagu anggaran KKP. Dia menilai kenaikan pagu anggaran merupakan hal penting dalam menjaga Indonesia sebagai negara maritim.
