Mendagri Tito Pimpin Desk Pilkada Bentukan Kemenko Polkam

Laporan: Sigit Nuryadin
Selasa, 05 November 2024 | 11:51 WIB
Mendagri Tito Karnavian. (Ashar/SinPo.id)
Mendagri Tito Karnavian. (Ashar/SinPo.id)

SinPo.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan. 

Desk Pilkada ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memastikan kelancaran Pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang di 545 daerah.

Budi Gunawan menjelaskan, Desk Pilkada akan didukung oleh 17 kementerian/lembaga, termasuk TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). 

"TNI, Polri, dan BIN semuanya mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam proses pilkada serentak yang akan datang," kata Budi dalam keterangannya kepada wartawan dikutip Selasa, 5 November 2024.

Menurut Budi, Desk Pilkada ini juga menjadi salah satu dari tujuh prioritas pemerintah dalam 100 hari pertama masa kerja mereka. 

"Pemerintah berupaya memastikan pilkada berjalan aman, lancar, jujur, dan adil," tuturnya. 

Selain itu, kata dia, keberadaan Desk Pilkada ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, yang tercermin dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Target IDI untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai angka 81,69 hingga 85,23.

Lebih lanjut, Budi mengingatkan terkait daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, antara lain Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta beberapa wilayah di Papua yang memiliki potensi persoalannya berbeda-beda. 

"Jenis kerawanan di daerah-daerah ini meliputi konflik antar pasangan calon, bentrok antarpendukung fanatik, serta konflik elite politik," jelas Budi. 

Sementara itu, enam daerah yang teridentifikasi dengan kerawanan sedang mencakup Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

 "Di daerah-daerah ini, ancaman kerawanan dipicu oleh rivalitas antara calon petahana dan nonpetahana, serta potensi politisasi isu SARA," ungkap dia. 

"Desk Pilkada ini, diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dan menjaga stabilitas di seluruh daerah, demi tercapainya pemilihan yang aman dan demokratis," tandasnya. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI