DPR Harap Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Bebani APBN
SinPo.id - Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi, berharap operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Bandung, tidak membebani APBN di masa mendatang. Menurutnya, proyek besar tersebut harus mampu berjalan secara mandiri dengan efisiensi pengelolaan.
"Kami mengapresiasi keberadaan KCJB sebagai proyek yang prestisius dan menyadari membutuhkan waktu untuk BEP (break even point atau balik modal)," kata Abdul, dalam keterangan persnya, Minggu, 3 November 2024.
"Namun diharapkan ke depannya, biaya operasional dan pemeliharaannya tidak perlu menggunakan dana APBN,” imbuhnya.
Selain itu, ia berharap pihak pengelola dan pemerintah dapat lebih banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Sehingga kehadiran KCJB dapat membawa manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat sekitar.
“Dibutuhkan strategi konkret agar proyek besar seperti ini juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga kesejahteraan dapat meningkat di sepanjang jalur kereta cepat ini,” jelasnya.
Kemudian, Abdul juga mengimbau pihak terkait agar menggandeng mitra swasta dan memanfaatkan peluang pendapatan non-transportasi, seperti fasilitas komersial di stasiun dan area sekitar jalur kereta, agar ke depannya tidak bergantung pada anggaran negara.
“Kami ingin melihat KCJB sebagai proyek yang berkelanjutan, menciptakan manfaat ekonomi yang besar, dan tetap ramah terhadap anggaran negara," tuturnya.
"Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini dapat menjadi percontohan bagi pengembangan infrastruktur modern di Indonesia yang berorientasi pada kemandirian finansial serta bisa dirasakan kebermafaatanya seperti mengurangi kemacetan, kecil resiko kecelakaan, hemat biaya dan waktu bagi masyarakat yang mebutuhkannya,” kata Abdul menambahkan.
