Israel akan Naikkan Pajak untuk Biayai Perang
SinPo.id - Kabinet Israel pada Jumat, 1 November 2024, menyetujui paket anggaran masa perang yang telah lama tertunda. Anggaran 2025 itu mencakup serangkaian kenaikan pajak dan pemotongan belanja untuk membiayai perang yang telah memasuki tahun kedua dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir.
Israel harus meningkatkan belanja militer sebesar miliaran shekel untuk mengakomodasi biaya perang yang mengakibatkan ribuan tentara dikerahkan di Gaza dan Lebanon. Padahal, di sisi lain, sebagian besar kegiatan perekonomian melambat drastis karena kurangnya pekerja.
Minggu ini, Kementerian Keuangan memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Israel pada 2024 menjadi hanya 0,4 persen dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,1 persen. Revisi tersebut merupakan pemangkasan target pertumbuhan kedua pada tahun ini.
Biaya pertempuran dan absennya puluhan ribu tentara cadangan yang bertugas di garis depan, serta tidak diikutsertakannya ribuan pekerja Palestina dari Israel karena alasan keamanan, telah sangat membebani pilar-pilar utama perekonomian termasuk teknologi, konstruksi dan pertanian.
“Tujuan utama anggaran 2025 adalah menjaga keamanan negara dan meraih kemenangan di semua lini, sekaligus menjaga ketahanan perekonomian Israel,” kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dalam sebuah pernyataan.
Secara keseluruhan, anggaran tersebut mencakup paket kenaikan pajak dan pemotongan belanja sekitar 40 miliar shekel atau sekitar 168, 41 triliun rupiah untuk mencoba mengendalikan defisit anggaran yang kini mencapai 8,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Pengeluaran keseluruhan ditetapkan sebesar 744 miliar shekel atau sekitar 3.132 triliun rupiah. Dari jumlah itu, sekitar 161 miliar di antaranya akan digunakan untuk pembayaran utang.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan alokasi pertahanan dapat ditingkatkan lebih lanjut, baik dengan menambahkan dana ke anggaran sebelum pemungutan suara di parlemen pada Januari, atau melalui anggaran tambahan.
Dia mengatakan anggaran tersebut tidak termasuk potensi penambahan yang mungkin dilakukan setelah adanya usulan dari komite Nagel, panel khusus yang ditunjuk oleh pemerintah tahun ini untuk membuat rekomendasi jangka panjang mengenai anggaran keamanan dalam dekade mendatang.
Ketiga lembaga pemeringkat kredit utama telah memangkas peringkat utang Israel tahun ini di tengah kekhawatiran bahwa perang dapat berlanjut hingga tahun depan.
Salah satu langkah yang mungkin paling berdampak bagi rumah tangga Israel adalah pajak pertambahan nilai akan naik pada 2025 menjadi 18 persen dari 17 persen. Selain itu, akan ada pemotongan belanja di sebagian besar kementerian.
Paket tersebut harus diajukan ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan, yang menurut Smotrich diharapkan dapat dilakukan pada Januari. Kegagalan menyetujui anggaran hingga pada akhir Maret, akan memicu pemilu baru.
