Hashim Sebut Program Tiga Juta Rumah Bakal Serap Jutaan Tenaga Kerja
SinPo.id - Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo memastikan, pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk menjalankan program pembangunan tiga juta rumah. Karena, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, program padat karya ini juga bakal membuka jutaan lapangan kerja.
"Kalau kita lihat di banyak negara seperti di Tiongkok, Korea Selatan, perumahan itu salah satu pendorong atau penggerak ekonomi. Itu sangat padat karya, kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru, pada saat kan banyak PHK-PHK, kita sudah lihat kemarin ancaman di Sritex ya," kata Hashim usai menemui Menko AHY, Kamis, 31 Oktober 2024.
Tak hanya itu, Hashim menilai, pembangunan rumah yang layak juga bisa mencegah stunting. Sebab, salah satu penyebab stunting pada anak-anak adalah masalah lingkungan yang tidak sehat dan bersih.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan ini lantas mengilustrasikan, jika di suatu rumah tak memiliki air bersih, anak-anak akhirnya mengkonsumsi air yang tercemar.
"Mungkin ada bakteri, ada virus, ada macam-macam. Itu menyebabkan stunting juga. Untuk menanggulangi stunting, kita berikan makanan bergizi, kan sudah ada. Program makanan gizi gratis. Dan juga diimbangi, dan itu perumahan (layak)," ujarnya.
Lebih jauh, Hashim mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 37 juta rakyat yang belum memiliki rumah layak huni.
"Setelah kita lihat data, ada kurang lebih 37 juta rakyat kita yang belum memiliki atau menghuni rumah layak, huni. Namanya RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)," kata Hashim.
Bagi Hashim, angka ini cukup besar, sebab setiap satu keluarga umumnya beranggotakan empat hingga lima orang. Sehingga jika ditotal, maka di Indonesia diperkirakan ada sekitar 150 juta orang yang belum tinggal di hunian layak, yang tersebar di kota hingga pedesaan.
Hal ini yang membuat Presiden Prabowo meneken kebijakan pembangunan tiga juta rumah per tahun. Rinciannya, satu juta rumah di kota, dan dua juta rumah di desa, setiap tahunnya.
Hashim menyampaikan, pihaknya mendata lahan-lahan yang tidak digunakan, agar dimanfaatkan untuk program tersebut. Dalam temuannya, banyak lahan milik pemerintah pusat yang belum digunakan dengan baik.
"Ini yang mau diberdayakan, mau dialokasikan oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial," tukasnya.
