Menag Minta Penyimpangan dalam Proses Rekruitmen Petugas Haji 2025 Ditindak

Laporan: Tio Pirnando
Rabu, 30 Oktober 2024 | 12:59 WIB
Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wamenag H. R. Muhammad Syafi'i. (SinPo.id/Dok. Kemenag)
Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wamenag H. R. Muhammad Syafi'i. (SinPo.id/Dok. Kemenag)

SinPo.id - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) akan segera membuka seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) 1446 H/2025 M. Saat ini, Ditjen PHU sudah mulai melakukan proses sosialisasi dan tahapan. 

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta, sosialisasi dilakukan dengan memberikan pedoman rinci kepada para Kanwil. Tujuannya supaya PPIH memiliki profesionalisme. 

"Jangan sampai nanti dalam menentukan siapa yang menjadi pembimbing ibadah haji itu, itu justru orang yang memerlukan pembimbingan. Jangan sampai nanti itu yang diharapkan untuk membantu jamaah, malah justru dibopong oleh jemaah," kata Nasaruddin dalam keterangannya, Rabu 30 Oktober 2024.

Nasaruddin juga meminta Inspektorat Jenderal Kemenag menindak serius jika terjadi penyimpangan dalam proses rekrutmen calon petugas. 

"Jadi saya mohon betul Pak, gunakan power yang dimiliki. Ini perintah presiden," kata Nazaruddin. 

Kepada jajaran Ditjen PHU, Menag minta dapat memberikan performa terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. 

"Laksanakanlah tugas perhajian ini dengan sesempurna mungkin, karena boleh jadi, ini adalah kegiatan perhajian terakhir di lingkungan Kementerian Agama," ucapnya.

Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat menambahkan, ada sejumlah persyaratan tambahan yang akan diterapkan panitia, yakni memiliki kemampuan berbahasa isyarat. 

"Makanya, mungkin untuk yang ramah disabilitas ini, nanti petugasnya punya syarat khusus. Kalau di antara calon petugas ada yang bisa komunikasi dengan orang yang tidak bisa bicara, atau tunawicara, saya kira menjadi poin plus dan nanti bisa masuk spek petugas layanan disabilitas," kata Arsad.

Ditjen PHU Kemenag juga akan menyesuaikan batas usia maksimal petugas menjadi 45 tahun untuk bidang layanan tertentu, terutama PKP3JH (Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji). 

"PKP3JH ini direkrut dari unsur dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit TNI/POLRI. Mereka memang punya spek khusus yaitu siap bertugas dalam kondisi kedaruratan, makanya untuk bidang layanan ini kami syaratkan batas maksimal umur 45 tahun," kata Arsad.

Kondisi kesehatan para petugas haji nantinya juga harus dipastikan dengan adanya surat kesehatan berupa hasil MCU (Medical Check-Up). “Kita juga minta penegasan kondisi kesehatan calon PPIH melalui MCU, saya minta MCU-nya itu lengkap. Ini untuk memastikan supaya pengalaman tahun 2024 tidak terjadi lagi,” kata Arsad.

Dia menambahkan, pihaknya sedang menyiapkan proses rekrutmen petugas haji 1446 H/2025 M. Menurutnya, proses ini penting karena terjadi pengurangan pada kuota petugas haji tahun depan dibanding tahun sebelumnya.

"Titik krusial tahun depan adalah terbatasnya jumlah petugas haji, karena sebesar apapun akomodasi atau layanan yang kita berikan tapi kalau tidak didukung dengan ketersediaan petugas maka akan menjadi masalah," kata Arsad.

Terkait jadwal seleksi, Arsad akan mengumumkannya pada November 2024.

"Ya insya Allah rencananya akan kita umumkan tanggal 4 November nanti, selanjutnya akan kita selenggarakan seleksi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat yang prosesnya akan berlangsung hingga pertengahan Desember," kata dia.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI