DPR Desak Pemerintah Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Haji 2025

Laporan: Galuh Ratnatika
Rabu, 30 Oktober 2024 | 11:46 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih. (SinPo.id/Dok. PKS)
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih. (SinPo.id/Dok. PKS)

SinPo.id - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji 2025, terutama dalam aspek pelayanan jemaah.

"Kami menyarankan perlunya diskusi terarah agar permasalahan yang pernah terjadi tidak terulang lagi," ujar Fikri dalam keterangan persnya, dikutip Rabu 30 Oktober 2024.

Namun, ia mengapresiasi efisiensi dana haji tahun 2024 yang mencapai Rp 601,3 miliar, dan ia menyarankan agar dana efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk subsidi biaya perjalanan haji 2025, mengurangi beban biaya per jemaah hingga sekitar Rp 2,8 juta. 

Selain itu, ia juga menyarankan agar masa tinggal jemaah di Arab Saudi dipangkas dari 40 hari menjadi 30 hari. Menurutnya, opsi ini memungkinkan dengan memanfaatkan tiga bandara tambahan di Saudi, seperti Thaif, Yanbu, dan Qashim, sehingga penghematan biaya akan lebih optimal. 

“Dengan lobi tingkat tinggi antara Indonesia dan Saudi, masa tinggal jemaah dapat dikurangi hingga 30 hari saja,” jelasnya.

Kemudian, Fikri juga menyoroti ketidaksesuaian waktu keberangkatan yang dialami maskapai Garuda Indonesia dibandingkan Saudi Airlines. Karena berdasarkan data, ketepatan waktu Garuda berada di 78,5 persen untuk keberangkatan, sementara Saudia mencapai 96,54 persen.

Di samping itu, Fikri menyoroti potensi ekonomi dari pelaksanaan haji, seperti pemanfaatan daging dam, ekspor bumbu nusantara, dan makanan siap saji.

“Potensi nilai daging dam dari seluruh jemaah haji reguler setara dengan Rp 511 miliar, nilai ini sangat besar dan harus dikelola dengan baik," tandasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI