DPR Harap Rencana Cetak Lahan 3 Juta Hektare Melahirkan Petani Muda
SinPo.id - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono berharap wacana program cetak sawah/lahan baru seluas 3 juta hektare oleh Presiden Prabowo Subianyo melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dilakukan dengan cermat. Terpenting, rencana itu bisa melahirkan petani muda.
Data Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) 2020 Kementan mencatat petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun berjumlah 2,7 juta orang. Hanya sekitar 8 persen dari total petani 33,4 juta orang. Sisanya, lebih dari 90 persen masuk petani kolonial, atau petani yang sudah tua.
"Kalau mau maju pertanian kita, PKS usulkan gaji petani muda kita, jadikan profesi petani menjanjikan. Lulusan pertanian jadikan petani sukses. Kita hitung saja, 2,7 juta petani muda yang siap berkorban katakan 1 juta x 5 juta x 12 bulan = 60 Triliun. Angka yang kecil bagi cita-cita mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan Nasional," kata Riyono kepada wartawan, Sabtu, 26 Oktober 2024.
Di sisi lain, Legislator Fraksi PKS ini menilai rencana cetak sawah jutaan hektare itu akan menghasilkan jutaan ton beras yang bisa membantu mengurangi alokasi impor.
"Cetak sawah baru 3 juta hektare lahan di Indonesia timur memang menjanjikan untuk bisa menghasilkan jutaan ton beras, namun jika gagal akan kehilangan ratusan miliar," kata Riyono.
Dia mengatakan program ini juga sudah berjalan selama pemerintahan Jokowi. Cita-cita satu juta hektare terealisasi 500 ribu hektare di Indonesia timur dengan biaya triliunan rupiah.
Rencana anggaran biaya (RAB) konstruksi cetak sawah pada 2016 bagi 138 kabupaten sebesar Rp16 juta per hektare, serta khusus untuk daerah Maluku dan Papua sebesar Rp19 juta per hektare.
Sedangkan, untuk cetak 600.000 hektare sawah baru membutuhkan biaya rata-rata di luar Jawa Rp17 Juta per hektare, sehingga minimal butuh Rp10 triliun lebih.
"Kalau 3 juta hektare berapa triliun yang dibutuhkan? Sangat besar, maka harus bertahap dilakukan. Membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk cetak sawah baru, Kementan harus bisa menyiasati anggaran yang ada. Jangan sampai mengulang kegagalan yang pernah terjadi," kata Riyono.
