MAKANAN SNI

Legislator PKS Dukung BSN Tingkatkan Sosialisasi Produk Makanan Impor

Laporan: Juven Martua Sitompul
Sabtu, 26 Oktober 2024 | 19:57 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Izzuddin Alqassam Kasuba (SinPo.id/ Dok. PKS)
Anggota Komisi VII DPR RI Izzuddin Alqassam Kasuba (SinPo.id/ Dok. PKS)

SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Izzuddin Alqassam Kasuba mendukung Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih produk makanan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Ini disampaikan Izzuddin karena mengaku sangat prihatin dengan kasus produk makanan impor yang tidak memenuhi standar keamanan. Salah satunya, seperti yang terjadi di Sukabumi baru-baru ini.

"Saya mendorong BSN untuk meningkatkan sosialisasi mengenai SNI kepada masyarakat agar mereka lebih selektif dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi, isu pangan dan gizi merupakan isu yang mendapat perhatian yang penting dari pemerintah sekarang, saya berharap ada koordinasi lintas sektor antar lembaga yang terkait untuk menyelesaikan persoalan ini," kata Izzuddin dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Kasus keracunan akibat camilan impor asal Tiongkok itu menunjukkan betapa pentingnya pengawasan terhadap produk yang beredar di Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan kesehatan anak-anak.

Dia menuturkan kesadaran konsumen adalah kunci untuk melindungi kesehatan mereka sendiri serta mendorong industri dalam negeri agar lebih kompetitif.

Namun, dia juga mendesak pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap produk makanan impor. Langkah-langkah preventif harus diambil agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Selain itu, dia juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan audit berkala terhadap produk makanan impor yang masuk ke Indonesia. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Dia menegaskan sebagai anggota DPR Komisi VII DPR RI akan terus memantau situasi ini dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, produsen, serta konsumen dalam menciptakan lingkungan konsumsi yang lebih aman. Perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan terkait produk pangan.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI