Pengamat Tekankan Pentingnya Diplomasi dan Reformasi dalam Mewujudkan Visi Prabowo

SinPo.id - Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia, Chudry Sitompul menekankan, untuk mencapai visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak hanya memerlukan stabilitas politik dan keamanan. 

Akan tetapi, kata dia, juga pendekatan diplomasi yang proaktif dan reformasi birokrasi yang efisien.

Chudry pun menyoroti tantangan global yang dihadapi Indonesia, seperti perubahan iklim dan krisis pangan, yang menuntut pemerintah untuk beradaptasi dan mengimplementasikan kebijakan yang responsif. 

“Keberhasilan agenda pemerintahan sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antara lembaga-lembaga strategis,” kata Chudry dalam keterangannya, Jumat, 25 Oktober 2024.

Dia mengungkapkan keyakinan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), di bawah kepemimpinan Budi Gunawan, harus memisahkan isu hukum dari politik untuk lebih fokus pada ketertiban nasional. 

“Penting bagi Kemenko Polkam untuk berperan aktif dalam diplomasi strategis serta menangani isu-isu seperti keamanan siber dan reformasi birokrasi,” tuturnya. 

Chudry juga mengingatkan bahwa reformasi politik dan efisiensi birokrasi harus menjadi prioritas dalam misi Asta Cita pemerintah. 

"Hal ini dianggap krusial untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks," tandasnya.