Pimpin Komisi XIII DPR, Willy Siap Bawa Semangat Kolaboratif Lintas Sektor
SinPo.id - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan siap memimpin komisi yang membidangi urusan reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM). Willy akan memimpin Komisi XIII dengan semangat kolaboratif lintas sektor.
"Bersama dengan teman-teman mitra, kami akan coba bangun sebuah spirit kolaboratif, pendekatan lintas sektor, karena ini spiritnya satu, yaitu perlindungan penegakan hukum dan HAM," kata Willy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024.
Willy menilai adanya Komisi XIII sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) baru dapat membuat DPR lebih fokus melakukan pengawasan terhadap urusan reformasi regulasi dan HAM di Indonesia.
"Kami ingin ke depan penegakan hukum dan perlindungan HAM menjadi satu hal yang menjadi dasar dalam proses kita bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi," ujarnya.
Menurut dia, pembagian ruang lingkup kerja komisi di DPR pada periode ini telah dilakukan dengan efektif. Tak hanya itu, penambahan komisi yang ada diperlukan untuk membuat kerja-kerja Parlemen semakin maksimal.
"Tentu ini menjadi suatu hal yang progresif, ya. Secara manajemen, dibaginya komisi menjadi 13 dan hukum dan HAM di komisi sendiri, itu menjadi akan lebih fokus pada jangkauan untuk pengawasan," ucapnya.
Dia mengatakan DPR siap bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengawal urusan perlindungan serta penegakan hukum dan HAM.
"Political will dari pemerintahan Pak Prabowo ini akan jauh lebih terukur. Nah, ini sebagai sebuah komitmen bersama dari DPR dan Pemerintah agar lebih efektif," kata dia.
Sebelumnya, Willy resmi ditetapkan sebagai Ketua Komis XIII DPR. Penetapan ini diumumkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.
Sebelum penetapan, Adies selaku pimpinan membuka rapat terlebih dahulu. Adies kemudian membacakan susunan pimpinan AKD dari unsur fraksi. Adies lalu meminta persetujuan anggota dewan yang hadir.
"Apakah susunan pimpinan Komisi XIII DPR dapat disetujui?" tanya Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
