Djarot: Badan Kehormatan MPR Bersifat Ad Hoc
SinPo.id - Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat menegaskan Badan Kehormatan MPR bersifat ad hoc. Alat kelengkapan ini dibentuk apabila ada pengaduan mengenai pelanggaran kode etik oleh anggota MPR dalam melaksanakan tugasnya.
"Karena bersifat ad hoc, pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR berdasarkan pada putusan rapat gabungan," kata Djarot dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 26 September 2024.
Selain Badan Kehormatan MPR, dia mengungkapkan rumusan pasal dan ayat baru, antara lain soal pembentukan panitia ad hoc. Dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dibedakan pembentukan panitia ad hoc untuk membahas pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan panitia ad hoc selain pengubahan UUD 1945.
Panitia ad hoc untuk membahas pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk dalam Sidang Paripurna MPR dan ditetapkan dengan keputusan MPR. Sementara itu, panitia ad hoc untuk membahas selain pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk dalam rapat gabungan dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR.
Rumusan pasal dan ayat baru lainnya adalah perubahan nomenklatur 'Keputusan MPR' menjadi 'Putusan MPR'. Djarot mengatakan dalam rumusan baru pada Pasal 98 pembentukan putusan MPR dilakukan melalui tiga tingkat pembicaraan untuk jenis putusan MPR yang bersifat pengaturan (regeling).
Jenis putusan MPR adalah UUD NRI Tahun 1945, ketetapan MPR, peraturan MPR, dan keputusan MPR. Dalam hal ini, menurut dia, Pasal 108 ayat (2) dibedakan antara ketetapan yang bersifat pengaturan dan penetapan.
Djarot menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR terbaru itu merupakan amanat Rapat Pimpinan MPR pada 27 Februari 2023.
Pembahasan dan penyusunannya, kata dia, diawali dengan melakukan kajian melibatkan pakar/akademikus dari berbagai perguruan tinggi melalui forum focus group discusion (FGD), pembahasan oleh tim perumus, pleno Badan Pengkajian MPR RI.
"Terakhir telah kami laporkan, dan dibahas serta disepakati pada Rapat Gabungan MPR RI pada tanggal 23 September 2024," kata dia.
Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR terbaru disetujui dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan 2019-2024 pada hari Rabu, 25 September 2024. Salah satu perubahan rumusan pasal dan ayat baru dalam peraturan itu adalah penambahan alat kelengkapan, yaitu Badan Kehormatan MPR RI.