Jokowi Minta BSSN-Kemenkeu Segera Mitigasi Kebocoran Jutaan Data NPWP
SinPo.id - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk segera melakukan mitigasi terkait dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP).
"Saya sudah memerintahkan Kemkominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi usai peresmian Jalan Tol Ruas Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Kartasura-Klaten di Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.
Menurut Jokowi, serangan siber bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara lain. Dan, kebocoran data sering terjadi akibat keteledoran pengelola piranti lunak atau pemilik akun.
Selain itu, penyimpanan data yang telalu menumpuk, juga menjadi salah satu sebab peretasan. Dampaknya, data pun bocor dan diakses, serta disalahgunakan oleh banyak pihak.
"Semua data itu kemungkinan karena keteledoran password itu bisa terjadi, atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," katanya.
Diketahui, peretas Bjorka diduga membocorkan 6 juta data NPWP yang terdapat di basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.
Di antara jutaan data tersebut terdapat NPWP milik Presiden Joko Widodo dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Tak hanya itu, ada pula data NPWP milik Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
