Akomodasi Prioritas Pemerintah Baru di APBN 2025, Menkeu: Konsultasi Politik Terus Dilakukan

SinPo.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dan konsultasi politik dalam menyusun APBN 2025, untuk mengakomodasi seluruh prioritas pemerintah baru.

Namun, pemerintah juga tetap waspada pada berbagai risiko seperti geopolitik, terjadinya berbagai gejolak, perlambatan perekonomian negara-negara besar seperti di Amerika Serikat, RRT, Eropa, serta perang dagang.

"Inilah yang kemudian mendasari kami untuk menyusun APBN 2025 tetap hati-hati dan waspada namun optimis, dan juga mampu mengakomodasi kebijakan-kebijakan prioritas pemerintah terpilih," kata Menkeu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 19 September 2024.

"APBN 2025 seperti saya sampaikan dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusifitas, dan keberlanjutan," lanjutnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang telah mengakomodasikan beberapa program prioritas dari Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Adapun program-program tersebut yakni, program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga program ketahanan pangan dan energi.

Oleh karena itu, kata Menkeu, APBN 2025 diharapkan akan menjadi instrumen yang tetap sehat, kredibel dan efektif untuk membangun fondasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.