Demokrat soal Prabowo Mau Gabung atau Pisah Kementerian: Apapun Kami Dukung
SinPo.id - Partai Demokrat menegaskan bakal mendukung penuh apapun keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait wacana bakal adanya kementerian yang digabung dan dipisah. Terlebih, sudah ada aturan yang mengizinkan Prabowo melakukan hal tersebut usai resmi jadi Presiden RI.
"Untuk kabinet ini adalah hak prerogatif dari Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih. Memang untuk komposisi menteri ada undang-undang terkait ini yang menjadi pedoman. Undang-undang mengenai kementerian ini sangat terbuka ruang bagi beliau untuk memecah atau menggabungkan kementerian-kementerian yang ada termasuk juga akan mengurangi atau menambah kementerian," kata juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra di Jakarta, Selasa, 17 September 2024.
Herzaky menilai memecah atau menggabungkan kementerian bukan hal yang perlu dipersoalkan. Terpenting, kata dia, bagaimana program dari pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka bisa berjalan.
"Yang paling penting bukan mana yang bertambah bukan pecah atau digabung, tapi semua ini dilakukan dengan pertimbangan mendalam, karena kita inginkan apa yang menjadi program Pak Prabowo, gagasan beliau, bisa terwujud dalam lima tahun ini dan ada akselerasi atau percepatan sejak hari pertama ketika kabinet dilantik," ujarnya.
Dia menyampaikan saat ini Prabowo bersama partai-partai pendukung pemerintah masih membahas soal komposisi kabinet. Herzaky kembali menekankan Demokrat tetap berkomitmen akan mendukung keputusan yang diambil Prabowo.
"Demokrat posisinya jelas apapun langkah yang diambil Pak Prabowo kami dukung penuh Karena itulah yang terbaik. Sesuai dengan komitmen kami ketika memutuskan dulu untuk mendukung Pak Prabowo di Pilpres," ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bakal ada kementerian yang dipisah dan digabung di era Prabowo-Gibran. Tak hanya itu, Muzani mengungkapkan kemungkinan adanya penambahan jumlah kementerian di pemerintahan mendatang.
"Ada kementerian yang dipisah, ada beberapa kementerian yang memang digabung," kata Muzani beberapa waktu lalu.
Muzani menilai dengan penambahan pos menteri, maka program yang dijalankan juga bisa lebih fokus. Muzani tak menampik ada kementerian yang tertinggal dan mengharuskan kementerian itu untuk dipisah.
"Harapannya kan dengan penambahan menteri itu lebih fokus pada pelaksanaan program. Lebih fokus pada penamaan program karena ada beberapa kementerian yang memang digabung, tapi kemudian dalam pelaksanaan di lapangan kementerian tersebut ada bidang-bidang yang tertinggal," ujar Muzani.
"Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," timpalnya.
