Komentar Bijak dari Ketua Fraksi PPP dalam Menyikapi Daftar Mubaligh Kemenag
Jakarta, sinpo.id - Reni Marlinawati selaku Ketua Fraksi PPP DPR RI mengatakan, bahwa polemik daftar 200 Mubaligh yang dikeluarkan Kemenag harus dapat kita petik hikmah secara bersama-sama.
“Permintaan maaf Menag menunjukkan sikap legawa atas kebijakan yang telah menimbulkan kegaduhan di bulan Ramadhan ini,” ucap Reni kepada sinpo.id melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (23/5/2018).
Jika secara jernih memerhatikan kebijakan tersebut, pada dasarnya memilki iktikad baik. Sayang, iktikad baik jika tidak diikuti dengan cara yang baik dan waktu yang tepat akan menimbulkan polemik dan kegaduhan.
“Ini yang terjadi dari kebijakan tersebut. Apalagi, dalam merumuskan kebijakan tersebut yang terjadi adalah "membuat kebijakan terlebih dahulu, berembug kemudian,” lanjutnya.
Kemenag dalam merumuskan kebijakan tersebut tidak berhitung dampak ke publik atas kebijakan tersebut atau bisa disebut regulatory impact assessment. Seharusnya dampak setiap kebijakan harus dihitung secara cermat. Belum lagi dalam proses pengambilan kebijakan tersebut tidak melibatkan secara paripurna seluruh stakeholder komponen ulama.
“Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi berkumpulnya para ulama dari berbagai ormas Islam dapat dijadikan mitra strategis pemerintah khususnya terkait pembinaan keumatan,” tuturnya.
“PPP yang lahir dari para ulama sangat berkepentingan dengan pelibatan ulama dalam setiap kebijakan yang bersentuhan dengan persoalan keumatan. Sayangnya, saat merumuskan kebijakan soal Mubaligh, Kemenag tampak tidak secara maksimal melibatkan seluruh komponen ulama,” tambahnya.
Reni mengungkapkan, sebaiknya Kemenag segera memperbaiki persoalan Mubaligh tersebut dengan melibatkan seluruh stakeholder ulama.
“Baiknya juga, Kemenag tak perlu merilis nama-nama, tapi cukup kriteria yang berbasikan pada kriteria kebangsaan dan keagamaan. Mari jaga kebersamaan dan persatuan seluruh stakeholder Islam Indonesia,” tutupnya.
