Siapkan Dua Perusahaan, Muhammadiyah Tak Mau Grasa-grusu Kelola Tambang
SinPo.id - Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mengatakan, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah akan melakukan perencanaan dan persiapan secara matang. Sebab, ini hal baru bagi Muhammadiyah.
"Memang tambang ini pengalaman pertama. Karena itu, kita harus hati-hati, jangan grusa-grusu, tak boleh gupuh dalam membahasnya," kata Muhadjir dalam keterangannya, Kamis, 12 September 2024.
Muhadjir menerangkan, sejauh ini Muhammadiyah membentuk dua perusahaan yang akan mengelola konsesi pertambangan dari pemerintah tersebut.
"Tahap kali ini kami baru menyusun institusi atau lembaganya. Ada dua perusahaan yang kita bentuk. Yang pertama strategic company-nya, di situ sebagai holding dan operating company yang akan mengoperasikannya," tutur Muhadjir.
Menko PMK ini memastikan Muhammadiyah akan mengikuti putusan pemerintah soal konsesi tambang, sembari mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan menanganinya. Jika tidak mampu, lanjut Muhadjir, Muhammadiyah akan jujur mengakuinya, begitu pun sebaliknya.
"Kalau nanti kita mampu dan itu layak, ya, kita akan teruskan. Tapi kalau tidak, ya, kita harus jujur, sampaikan Muhammadiyah tidak sanggup," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, akan segera membagikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Muhammadiyah selaku salah satu organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Indonesia.
Menurut Bahlil, Muhammadiyah kemungkinan akan mendapatkan hak pengelolaan bekas tambang milik PT Adaro Energy atau PT Arutmin Indonesia. Namun, keputusan itu kini masih dalam kajian mendalam dan belum final.
"Saya kan kemarin udah ngomong, bisa dari eks Adaro atau eks Arutmin sekarang masih kita kaji. Kan kita harus kasih yang terbaik bos. Ini bukan seperti Matematika 1+1= 2. Saya panggil geologi baru saya cek jangan kita kasih yang tidak pas," kata Bahlil.
