Kepala HAM PBB Ajak Negara-negara Bertindak Menentang Pendudukan Israel

Laporan: Khaerul Anam
Senin, 09 September 2024 | 22:51 WIB
Warga Palestina melihat kerusakan di area tenda di halaman rumah sakit Al Aqsa Martyrs, yang terkena serangan udara Israel di Jalur Gaza (SinPo.id/AP)
Warga Palestina melihat kerusakan di area tenda di halaman rumah sakit Al Aqsa Martyrs, yang terkena serangan udara Israel di Jalur Gaza (SinPo.id/AP)

SinPo.id - Kepala Hak Asasi Manusia PBB pada Senin, 9 September 2024, mengatakan bahwa mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir setahun di Gaza adalah prioritas utama. Ia juga mendesak negara-negara memberi tanggapan terhadap apa yang disebutnya sebagai "pengabaian terang-terangan" Israel terhadap hukum internasional di wilayah Palestina yang diduduki.

Pejabat kesehatan Gaza melaporkan bahwa hampir 41.000 warga Palestina tewas di Gaza sejak Israel melakukan serangan militer sebagai balasan atas serangan lintas batas yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan itu merenggut 1.200 nyawa dan 250 lainnya disandera.

"Mengakhiri perang itu dan mencegah konflik regional yang meluas adalah prioritas mutlak dan mendesak," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk dalam pidatonya pada pembukaan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.

“Negara-negara tidak boleh, dan tidak bisa, membiarkan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional, termasuk keputusan mengikat dari Dewan Keamanan PBB dan perintah dari Mahkamah Internasional, baik dalam situasi ini maupun situasi lainnya,” tukasnya.

Ia merujuk pada pendapat pengadilan tinggi PBB dari Juli yang menyebut pendudukan Israel sebagai tindakan ilegal dan menyatakan bahwa situasi ini harus ditangani secara menyeluruh. Israel menolak pendapat tersebut dan menyebutnya sebagai pandangan sepihak.

Komentar Turk disampaikan dalam pidato panjang yang menandai paruh masa jabatannya sebagai kepala hak asasi manusia PBB, di mana ia membahas berbagai tantangan global dan krisis kepemimpinan politik.

"Di seluruh dunia, kita melihat kekuatan yang saling bersaing untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, sering kali dengan mengabaikan hak asasi manusia," ujarnya. Sesi yang akan berlangsung selama lima minggu ini juga akan membahas pelanggaran hak asasi manusia di Sudan, Afghanistan, dan Ukraina.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI