Inggris Tangguhkan Ekspor Sebagian Senjata ke Israel
SinPo.id - Inggris mengatakan hari Senin, 2 September 2024, bahwa mereka akan menangguhkan ekspor beberapa jenis senjata ke Israel, dengan alasan adanya “risiko yang jelas” bahwa senjata tersebut dapat digunakan dalam pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Pengumuman tersebut menyusul tinjauan oleh kementerian luar negeri, atas penjualan senjata tersebut, mengingat kekhawatiran tentang tindakan Israel dalam perangnya melawan Hamas di Jalur Gaza.
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy mengatakan kepada parlemen bahwa negara itu akan menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel.
Dia mengatakan larangan sebagian tersebut mencakup jenis-jenis “yang dapat digunakan dalam konflik saat ini di Gaza”, termasuk pesawat tempur, helikopter, dan drone.
Lammy menambahkan bahwa larangan tersebut tidak termasuk suku cadang untuk jet tempur F-35.
Menteri luar negeri mengumumkan peninjauan ulang terhadap penjualan senjata tersebut tak lama setelah Partai Buruh menang telak dalam pemilihan umum atas Partai Konservatif pada Juli lalu.
“Dengan sangat menyesal saya sampaikan kepada DPR (Majelis Rendah) hari ini bahwa peninjauan yang telah saya terima, membuat saya tidak dapat menyimpulkan apa pun, selain bahwa ekspor senjata tertentu Inggris ke Israel, memang memiliki risiko yang jelas, bahwa senjata tersebut dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional,” kata Lammy kepada para anggota parlemen.
Dia menekankan bahwa penangguhan tersebut “bukanlah penentuan bersalah atau tidaknya” Israel, dan bahwa keputusan tersebut akan terus ditinjau.
“Kami tidak pernah dan tidak dapat menghakimi, apakah Israel telah melanggar hukum humaniter internasional atau tidak,” kata Lammy, seraya menambahkan bahwa Inggris “bukanlah pengadilan internasional”.
Lammy menegaskan kembali dukungan Inggris bagi Israel untuk membela diri dan menekankan penangguhan tersebut tidak akan memiliki “dampak material terhadap keamanan Israel”.
Pemerintahan Partai Buruh Inggris yang berhaluan kiri tengah telah berulang kali menyerukan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas, dan untuk mempercepat pengiriman bantuan ke Gaza, sejak mengambil alih kekuasaan pada 5 Juli.
Pemerintah Inggris telah mengikuti pendekatan yang sama terhadap konflik tersebut seperti pemerintahan Konservatif sebelumnya, dengan Lammy dan menteri lainnya berupaya keras menuntut Hamas membebaskan para sandera yang ditawan dalam serangannya pada 7 Oktober, sebagai bagian dari gencatan senjata.
Namun, beberapa komentator telah menyarankan bahwa Partai Buruh yang dipimpin oleh Keir Starmer – seorang mantan pengacara hak asasi manusia-- mungkin akan mengambil sikap jangka panjang yang lebih keras terhadap Israel dan bagaimana negara itu melakukan operasi militernya.
Minggu lalu, kementerian luar negeri Inggris mengatakan bahwa pihaknya “sangat” prihatin dengan operasi militer Israel di Tepi Barat yang mereka duduki, mendesaknya untuk “menahan diri” dan mematuhi hukum internasional.
