Legislator Golkar Pastikan Target TNI Tercapai Selama Transisi Pemerintahan
SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pihaknya akan memastikan target yang direncanakan TNI selama masa peralihan atau transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berlanjut dan terlaksana.
"Tapi karena ini kan masa peralihan dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo, sehingga harus dipastikan bahwa target target yang sudah diset tahun ini bisa berlanjut ke tahun depan, dan juga tahapan-tahapan untuk melaksanakan target-target berikutnya juga bisa terlaksana dengan baik," kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.
Legislator dari fraksi Partai Golkar itu menyebut hal itu akan dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Panglima TNI beserta pimpinan TNI AD, TNI AU, dan TNI AL dengan agenda pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2025 pada hari ini.
"Jadi kemarin, sudah (rapat) dengan Lemhannas, sudah dengan BSSN, hari ini dengan Kemhan dan lembaga TNI seluruh lembaga staf, besok ada lagi dengan Kominfo, pokoknya semua lah, semua mitra-mitra di komisi," ujarnya.
Dia membeberkan sejumlah fokus isu pada masa peralihan pemerintahan di tubuh TNI yang akan dibahas dalam rapat bersama Komisi I DPR. Antara lain kesejahteraan prajurit, operasional harian TNI, kebutuhan utama sistem pertahanan (alutsista), hingga kebutuhan sarana dan prasarana pendukung.
"Perubahan prajurit, kesejahteraan keluarganya, pendidikan keluarganya, kami harus pastikan bahwa kondisi rumah, kondisi tempat tinggal mereka layak, dan sekolah-sekolah itu terbangun," ucapnya.
"Apalagi mereka yang ditempatkan di wilayah-wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) ya itu harus dipastikan mereka itu mendapatkan kesejahteraan yang cukup ketika mereka menunaikan tugas negara," timpalnya.
Meski fokus agenda utama perihal pembahasan anggaran, Dave mengatakan bahwa rapat kerja dengan mitra-mitra Komisi I DPR RI bisa pula membahas sejumlah isu-isu strategis lainnya.
