DPR Nilai Rencana Subsidi KRL dengan NIK Berpotensi Timbulkan Masalah
SinPo.id - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat, menilai rencana subsidi KRL Jabodetabek yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang kemungkinan dapat merugikan masyarakat.
“Penggunaan NIK bisa menambah kerumitan dalam implementasi skema subsidi. Menurutnya, sistem verifikasi yang rumit dan kesalahan data NIK bisa menghambat akses masyarakat terhadap subsidi,” kata Toriq, dalam keterangan tertulisnya, Senin 2 September 2024.
Ia juga mengkhawatirkan risiko privasi dan keamanan data dalam penerapan skema ini. Penggunaan data NIK yang sensitif bisa berpotensi disalahgunakan atau mengalami kebocoran.
“Selain itu, kami menilai skema subsidi berbasis NIK mungkin tidak cukup fleksibel menangkap dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat bisa membuat subsidi tidak merata dan memperlebar ketimpangan sosial di Jabodetabek,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia mengusukan langkah yang lebih efektif, integrasi skema subsidi dengan data kesejahteraan sosial, seperti Bansos atau PKH, sehingga subsidi lebih tepat sasaran.
Kemudian, penerapan subsidi berbasis tingkat pendapatan yang lebih adil dan penguatan infrastruktur digital serta sistem verifikasi, agar subsidi dapat diakses secara efisien dan aman oleh masyarakat yang membutuhkan.
