Demokrat Buka Suara Soal Cuitan SBY Terkait Kebijakan BBM yang Dikritik Jokowi
Jakarta, sinpo.id - Cuitan Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjadi sorotan warganet.
Presiden keenam RI itu menyatakan tak ingin membuat gaduh kala menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Cuitan itu merupakan tanggapan kala Jokowi menyinggung besarnya subsidi yang mencapai Rp 340 triliun, namun tak membuat harga BBM merata di seluruh pelosok Nusantara.
"Tentu saya bisa jelaskan. Tapi tak perlu dan tak baik di mata rakyat. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik, dan ekonomi," kata SBY dalam twitnya, Selasa (15/5/2018).
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan bahwa setiap masa kepemimpinan ada kebijakan yang berbeda, tergantung situasi dan kondisi. Setiap kebijakan, lanjut Didik, didasarkan pada analisa, kajian dan pertimbangan yang mendalam dengan tetap menghitung risiko yang akan mungkin terjadi.
"Tidak bijak membandingkan aple to aple tanpa disertakan latar belakang, kajian dan fakta yang melatarbelakangi, karena pasti beda situasinya," jelas Didik melalui keterangan tertulis yang diterima sinpo.id, Kamis (17/5/2018).
Didik menilai bahwa pernyataan yang dilontarkan Jokowi sangat tidak elok dan tidak bijak di saat negara ini tengah dilanda krisis namun menyalah-nyalahkan pemimpin pendahulunya. Ia pun menyebut persepsi tersebut salah kaprah.
"Pengelolaan BBM zaman Jokowi dan SBY jelas berbeda. Dulu SBY pernah membuat kebijakan di saat harga minyak dunia mencapai harga 120 dollar AS. Itupun ekonomi tetap tumbuh rata-rata 6 persen. Kalau sekarang kan hanya sekitar 75 dollar AS, walau mulai berat karena hampir 80 dollar AS," kata Didik menambahkan.
Anggota Komisi III DPR RI ini pun meminta kepada pemerintah untuk cermat dalam mengeluarkan suatu pernyataan, tentunya harus membawa hawa persatuan bukan membanding-bandingkan yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.
"Saya harap pemerintah fokus untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan bangsa ini secara progresif. Dengan membuat opini yang menyudutkan dan mempersepsikan era sebelumnya, dapat dipastikan akan semakin memperlihatkan ketidakmampuan mencaari solusi konkrit yang dihadapi," tutupnya.
