DPR Rampungkan 63 UU Selama Masa Sidang 2023--2024
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan Parlemen bersama pemerintah telah menyelesaikan 63 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) selama masa sidang 2023-2024.
Capaian ini dipaparkan Puan dalam rapat Paripurna khusus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian laporan kinerja DPR RI Tahun Sidang 2023–2024.
"Dalam menjalankan fungsi legislasi DPR RI bersama pemerintah telah berhasil menyelesaikan 63 judul rancangan undang-undang menjadi undang-undang, terdiri atas enam RUU yang masuk daftar Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan 57 RUU kumulatif terbuka," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024.
Dia mengatakan enam UU yang berasal dari daftar Prolegnas tersebut masing-masing UU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, UU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Kemudian, UU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, dan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Puan mengungkapkan DPR bersama pemerintah juga akan melanjutkan pembahasan 16 RUU yang sedang dalam pembicaraan tingkat I pada tahun sidang berikutnya.
"DPR RI dan pemerintah dalam membentuk undang-undang harus patuh pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat," ujarnya.
Dalam menjalankan fungsi anggaran, kata Puan, DPR RI dengan menggunakan hak budget untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 dapat menopang tugas penyelenggaraan pemerintahan di berbagai bidang, pelaksanaan pemilu, perlindungan sosial, dan lain sebagainya.
"Serta memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan baru yang akan datang," ucapnya.
Puan juga menyebut pada tahun sidang 2023-2024, fungsi pengawasan DPR diarahkan pada persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024, penanganan kelangkaan dan kenaikan harga bahan makanan pokok, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kemudian, penanganan percepatan penurunan stunting, penanganan maraknya pinjaman daring ilegal dan judi daring, peretasan pusat data nasional dan keamanan siber nasional, mafia pertanahan, serta tekanan perekonomian global pada kondisi moneter dan fiskal.
Puan menyatakan DPR RI menerima ribuan aspirasi masyarakat yang disampaikan tertulis, baik secara fisik maupun daring melalui laman DPR RI.
"Sejak tanggal 16 Agustus 2023 hingga 31 Juli 2024, DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 195 surat fisik dan 4.016 surat melalui website," katanya.
Dia memerinci tiga bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat, yaitu 1.282 surat aduan terkait permasalahan hukum, 281 terkait pertanahan dan reforma agraria, serta 108 terkait pendidikan.
"Aspirasi tersebut telah diteruskan kepada alat kelengkapan dewan terkait untuk ditindaklanjuti bersama mitra kerjanya," tuturnya.
Puan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang ikut melakukan fungsi kontrol sosial agar kekuasaan yang berasal dari rakyat digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat.
Pada kesempatan itu juga, Puan mengingatkan anggotanya bahwa DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat. Dia menegaskan DPR selalu terbuka atas masukan, termasuk kritik.
"DPR RI selalu terbuka atas kritik dan otokritik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat yang menjalankan amanat rakyat," tegasnya.
