Polemik Putusan MK, Habib Syakur: Jangan Dikaitkan ke Jokowi
SinPo.id - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid merasa prihatin atas gejolak politik menjelang Pilkada 2024.
"Saya prihatin dan merasa sedih, karena situasi politik menjelang Pilkada ini penuh gejolak yang tidak sehat," kata Habib Syakur kepada awak media, Kamis 22 Agustus 2024.
Habib Syakur menilai aksi demonstrasi masyarakat turun ke jalan menunjukkan bahwa rakyat sudah pintar, dan tak bisa dibodoh-bodohi oleh elit politik.
"Aksi demo yang ramai, itu karena rakyat semakin kritis," tegas Habib Syakur.
Cuma masalahnya, Habib Syakur meminta situasi ini jangan diperkeruh hanya karena propaganda yang tidak sehat.
"MK sudah memutuskan, dan keputusan MK sudah final and bunding, final dan mengikat. Tak bisa lagi diubah oleh DPR," tandasnya.
Ulama asal Malang Raya ini meminta agar jangan muncul spekulasi politik yang liar, seolah-olah ini permintaan dari Presiden Jokowi kepada DPR.
"Jangan pula dikaitkan secara liar, seakan-akan karena dukungan kepada anaknya Presiden Jokowi. Jangan kaitkan DPR dengan motivasi politik dukungan calon tertentu," ungkap Habib Syakur.l.
Habib Syakur mengapresiasi masyarakat yang semakin kritis, namun tetap harus menahan diri agar persoalan tidak berkepanjangan.
Bagi Habib Syakur, masyarakat harus jeli dan teliti juga melihat fakta, bahwa kesalahan itu ada di DPR. Yang salah di Baleg DPR kenapa mau melawan putusan MK.
"Yang salah itu Baleg DPR. Kenapa kok Pak Jokowi yang dikait-kaitkan. Kasian dong pak Jokowi dan keluarganya dijadikan sasaran kekesalan gara-gara perilaku DPR," tandasnya.
Kepada penyelenggara pemilu, Habib Syakur meminta agar menjalankan tugas secara objektif.
"KPU harusnya lutusan MK saja diikuti. Harus adil dan Tegal lurus pada konstitusi. Karena ini momen untuk membuktikan pemerintah solid menegakkan konstitusi, mengawal putusan MK," tegas Habib Syakur.
