Agung Laksono Tepis Tuduhan Bahlil Titipan Istana Jadi Caketum Golkar
SinPo.id - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono menepis tuduhan bahwa Bahlil Lahadalia merupakan titipan Istana untuk menjadi calon ketua umum Golkar. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga sudah membantah anggapan ikut mengintervensi internal Golkar.
"Kalau sekadar rumor, saya tidak mau tanggapi. Apalagi Pak Jokowi sudah berkali-kali menyatakan tidak ikut campur dalam masalah internal partai," kata Agung dalam keterangannya, Senin, 19 Agustus 2024.
Agung juga membantah, Bahlil tak memenuhi syarat menjadi calon ketua umum. Karena, Bahlil pernah menjadi pengurus di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua. Saat itu, ketua umum dipegang oleh Aburizal Bakrie.
"Bahlil sudah lama menjadi kader Golkar. Di masa kepengurusan Ketum Pak Aburizal Bakrie, Bahlil sudah menjadi salah satu pengurus di Golkar Papua," kata dia.
Di sisi lain, Bahlil juga terlihat konsisten untuk terus maju di Munas ke-XI Golkar. "Malah kabarnya sudah mendapat dukungan lebih dari 30 persen. Ini artinya, syarat maju sebagai caketum Golkar di Munas XI sudah dipenuhi. Kalau tidak memiliki dukungan minimum 30 persen, tentu tidak bisa maju," kata Agung.
Mantan Menko Kesra ini mengatakan, dalam situasi seperti ini, pemilihan calon ketua umum berpeluang besar terjadi lewat mekanisme aklamasi. Semua dilakukan lewat pengambilan keputusan lebih dulu.
Sementara, Agung menilai pernyataan Wakil Ketua Dewan Pakar, Yasril Ananta Baharuddin, sebagai pandangan pribadi. Yasril mengatakan, Bahlil tidak bisa menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Pernyataan tersebut, kata Agung, bukan menggambarkan sikap Golkar selaku institusi atau Dewan Pakar.
Selain Bahlil, Bambang Soesatyo dan Agus Gumiwang Kartasasmita juga dianggap memenuhi persyaratan menjadi calon ketum Partai Golkar. "Mereka memenuhi syarat (jadi calon ketum Golkar)," kata dia
Lebih lanjut, Agung berharap Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Munas XI Golkar berjalan lancar. Dan pemilihan ketua umum berjalan secara demokratis.
"Semoga (pemilihan ketua umum) bisa terjadi lewat musyawarah mufakat. Dulu, Pak Airlangga Hartarto juga terpilih berdasarkan musyawarah mufakat," ujarnya.
