Jokowi: Defisit Anggaran 2025 akan Dikelola secara Hati-hati
![Jokowi: Defisit Anggaran 2025 akan Dikelola secara Hati-hati Presiden Joko Widodo (SinPo.id/ YouTube DPR)](https://sinpo.id/storage/2024/08/jokowi-defisit-anggaran-2025-akan-dikelola-secara-hati-hati-16082024-210038.jpg)
SinPo.id - Presiden Joko Widodo memastikan, defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen, akan dikelola secara hati-hati dengan memanfaatkan pembiayaan yang aman.
"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," kata Jokowi dalam pidato RUU APBN Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Agustus 2024.
Jokowi menguraikan, pemanfaatan sumber pembiayaan itu, dilakukan melalui peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan skema Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan Special Mission Vehicle (SMV). Termasuk untuk peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM dan Usaha Ultra Mikro.
Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga dalam kisaran 5 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen.
Sementara untuk penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015-2024. Rasio utang Indonesia juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN.
Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70 persen, mencapai 259 miliar dolar AS di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat. Neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir.
POLITIK | 2 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
OPINI | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
POLITIK | 19 jam yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu