Projo: Tuduhan Jokowi Tiga Periode Makin Tak Mendasar
SinPo.id - Ketua Umum Ormas Projo Budi Arie Setiadi membantah keras tuduhan ihwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan masa jabatan tiga periode.
Menurut dia, tuduhan terhadap Jokowi tersebut terus digulirkan lawan politik sejak menjelang Pemilu 2024. Bahkan hingga saat ini, sekitar dua bulan sebelum akhir masa jabatan Presiden Jokowi.
“Ini sudah keterlaluan. Tuduhan tidak berdasar. Tentu ada motif, yaitu mendiskreditkan Pak Jokowi yang sangat dicintai rakyat,“ kata Budi Arie dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 16 Agustus 2024.
Budi Arie menegaskan, Jokowi sudah berkali-kali menyatakan taat konstitusi dan tidak menginginkan masa jabatan tiga periode. Dia menyebut, masa jabatan presiden tiga periode ialah aspirasi sebagian masyarakat, bukan dari dirinya.
Dia juga menuturkan, Projo sebagai pendukung garis keras Jokowi tegas menyatakan taat konstitusi perihal masa jabatan presiden.
Bahkan, kata dia, Projo menginisiasi Musyawarah Rakyat (Musra) bersama relawan lainnya untuk menjaring aspirasi rakyat tentang tokoh pelanjut Jokowi untuk 2024-2029.
Musra untuk mencari pelanjut Jokowi tersebut dilakukan di seluruh Indonesia mulai 28 Agustus 2022 sampai 14 Mei 2023. Puncaknya, para relawan menyerahkan daftar calon pelanjut hasil penjaringan aspirasi rakyat kepada Presiden Jokowi.
“Ini salah satu bukti bahwa Pak Jokowi tidak mendorong masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ada jejak digitalnya, bisa dicek," ujar Budi Arie.
Lebih lanjut, dia pun meyakini rakyat Indonesia sudah dewasa dalam berfikir dan bertindak terutama menanggapi serangan politik terhadap Jokowi. Rakyat merasakan bagaimana kemajuan Indonesia dapat dicapai dalam dua periode kepemimpinan Jokowi.
"Rakyat juga tidak akan lupa pada legacy atau warisan Presiden Jokowi selama 10 tahun menjabat," tuturnya.
Dia menambahkan, kerja keras Jokowi untuk rakyat akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada periode 2024-2029.
“Hentikan caci-maki dan mendiskreditkan Pak Jokowi. Rakyat sangat paham itu,“ ujar Budi Arie.
Dia juga mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan rakyat terutama dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar November nanti.
"Rakyat akan memilih sesuai hati nuraninya. Perbedaan pilihan kepala daerah jangan sampai memecah belah serta mengganggu kehidupan masyarakat," tandasnya.