DPR Minta Pemberlakuan Penggunaan BBM Berstandar Euro 4 Dilakukan Bertahap

SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pemberlakuan penggunaan BBM berstandar Euro 4 pada triwulan ketiga tahun 2028 dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan negara.

“Pemerintah perlu menyusun aturan pendistribusian dan menyiapkan infrastruktur pendukung agar rencana tersebut dapat berjalan secara adil. Sehingga tidak memberatkan masyarakat kurang mampu," kata Mulyanto, dalam keterangan persnya dikutip Rabu, 14 Agustus 2024.

Menurutnya, penggunaan Euro 4 sebagai BBM bersubsidi harus dianalisis terlebih dahulu secara seksama, baik terkait dengan daya beli masyarakat, dan kemampuan ekonomi negara. 

Terlebih saat ini APBN masih tertekan dengan pembayaran bunga dan cicilan utang, pengeluaran wajib (mandatory spending), program dadakan IKN, dan sebagainya. Sehingga ruang fiskal masih sangat terbatas di tengah defisit neraca perdagangan yang ada. 

Meski demikian, Mulyanto mengakui bahwa tujuan program tersebut dalam jangka panjang cukup baik. Namun pelaksanaannya harus dipikirkan secara matang, agar mendapat respon positif dari masyarakat, bukan memunculkan keresahan baru di masyarakat.

"Semakin tinggi standar Euro, maka semakin eco-friendly. Namun semakin ramah lingkungan, maka akan semakin mahal. Kalau masyarakat ditanya mau pilih mana, BBM bersih atau BBM murah? Maka jawabnya sangat tergantung pada kelas ekonomi," paparnya.

Oleh karena itu, akan lebih baik jika produk seperti itu sementara digunakan oleh kelas menengah ke atas sebagai BBM nonsubsidi, agar tidak memberatkan rakyat dan menekan keuangan negara.